Politik kerap dipersepsikan sebagai ruang yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Pandangan ini menyesatkan. Setiap kebijakan publik yang menyentuh pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial merupakan hasil dari proses politik yang sarat kepentingan, pertimbangan kekuasaan, dan strategi komunikasi.
Kesadaran atas dimensi ini menjadi prasyarat penting agar masyarakat mampu menilai kebijakan secara kritis, tidak semata berdasarkan manfaat langsung, tetapi juga dari cara kebijakan itu dirumuskan, dijalankan, dan diarahkan dalam jangka panjang.
Dalam kajian komunikasi politik, politik tidak hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai proses pertukaran makna. Pesan politik dikonstruksi, dikemas, disebarluaskan, lalu ditafsirkan publik melalui berbagai saluran. Aktor politik bertindak sebagai komunikator, media berperan sebagai perantara, sementara strategi kampanye, pemasaran politik, dan propaganda membentuk bingkai persepsi.
Keseluruhan proses ini secara kolektif memengaruhi opini publik, membangun legitimasi, dan menentukan sikap politik masyarakat. Tanpa literasi politik yang memadai, publik rentan terjebak pada narasi simbolik yang tampak berpihak, tetapi miskin substansi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari dimensi komunikasi politik. Secara normatif, tujuan program ini patut diapresiasi. Pemenuhan gizi anak dan pelajar merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, MBG menghadapi berbagai persoalan yang memicu kritik publik.
Sejumlah pemberitaan media mengungkap kasus keracunan makanan, distribusi tidak layak, hingga problem teknis dalam pengelolaan dan pengawasan. Fakta-fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesiapan kebijakan, kapasitas pelaksana, serta mekanisme evaluasi yang menyertainya. Niat baik, tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat, berisiko berubah menjadi masalah baru.
Dari sudut pandang komunikasi politik, MBG juga dapat dibaca sebagai kebijakan populis. Dalam politik modern, program pemerintah berfungsi layaknya produk politik yang ditawarkan kepada publik. Program dengan dampak langsung, mudah dipahami, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat cenderung efektif membangun citra positif pemerintah.
MBG memenuhi karakteristik tersebut. Cakupannya luas, manfaatnya kasatmata, dan pesannya sederhana. Pemerintah tampil sebagai pihak yang hadir dan peduli pada kebutuhan rakyat. Di titik ini, kebijakan publik sekaligus berfungsi sebagai pesan politik yang dirancang untuk membangun persepsi keberpihakan.
Implikasi berikutnya adalah potensi pembentukan loyalitas politik. Bantuan yang diterima secara langsung dapat menumbuhkan kedekatan psikologis antara penerima dan pemberi kebijakan. Dalam konteks demokrasi elektoral, relasi ini tidak selalu netral.
Program sosial dapat memengaruhi preferensi politik, baik secara sadar maupun tidak. Karena itu, MBG tidak cukup dipahami sebagai kebijakan kesejahteraan, melainkan juga sebagai instrumen komunikasi politik yang bekerja membentuk opini dan sikap publik. Kesadaran atas mekanisme ini penting agar masyarakat mampu menjaga jarak kritis terhadap setiap kebijakan yang diklaim pro-rakyat.
Di luar dimensi politik, perdebatan mengenai prioritas anggaran juga mengemuka. Dengan kebutuhan anggaran MBG yang sangat besar, muncul pertanyaan mengenai efektivitas alokasi dana. Sebagian kalangan menilai bahwa investasi tersebut akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih kuat apabila diarahkan ke sektor pendidikan secara struktural.
Peningkatan kesejahteraan guru, perluasan beasiswa, perbaikan fasilitas sekolah, serta pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal merupakan contoh intervensi yang berpotensi menciptakan perubahan berkelanjutan. Dibandingkan program yang bersifat konsumtif dan temporer, penguatan sistem pendidikan dinilai lebih strategis dalam memutus rantai ketimpangan sosial.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak pernah berdiri di ruang hampa. Setiap pilihan alokasi anggaran mencerminkan orientasi politik dan visi pembangunan yang diusung pemerintah. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan efektivitas, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap kepentingan publik.
MBG, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, harus ditempatkan dalam kerangka tersebut. Tanpa pengawasan transparan dan akuntabilitas, program ini berisiko tereduksi menjadi sekadar alat pencitraan politik jangka pendek.
Di era informasi digital, tantangan komunikasi politik semakin kompleks. Masyarakat tidak lagi menjadi penerima pesan yang pasif. Informasi diproduksi, disebarkan, dan diperdebatkan melalui berbagai platform digital.
Dalam situasi ini, literasi media dan literasi politik menjadi kebutuhan mendesak. Publik dituntut mampu memilah informasi, memahami konteks kebijakan, serta mengkritisi narasi yang dibangun oleh aktor politik. Tanpa kemampuan tersebut, ruang publik mudah dipenuhi klaim sepihak yang mengaburkan substansi kebijakan.
Kesadaran kritis ini penting terutama bagi generasi muda dan mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki peran strategis dalam demokrasi. Partisipasi politik yang sadar dan bertanggung jawab hanya dapat tumbuh jika masyarakat menilai kebijakan tidak berdasarkan popularitas atau simbol kepedulian semata, melainkan dari dampak jangka panjang dan orientasinya terhadap kesejahteraan bersama. Dalam demokrasi yang sehat, kemampuan publik memahami komunikasi politik menjadi kunci agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat serta dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Penulis : Yanuaris Chiquita Dewi
Editor : Anisa Putri
