Politik kerap menjadi topik pembicaraan yang menarik sekaligus memicu perbedaan pendapat di masyarakat. Ada orang yang aktif mengikuti berita politik, ada yang sekadar mencari informasi seperlunya, dan ada pula yang memilih untuk tidak banyak membicarakannya. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar. Bahkan ketika membahas persoalan yang sama, setiap orang dapat memiliki pandangan yang berbeda.
Perbedaan pandangan politik tidak serta-merta menunjukkan siapa yang benar atau salah. Setiap orang memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pertimbangan yang berbeda ketika menilai persoalan publik. Memahami budaya politik berarti memahami alasan di balik sikap masyarakat terhadap berbagai isu politik.
Budaya politik dapat diartikan sebagai cara masyarakat memandang, merasakan, dan menyikapi persoalan politik, termasuk nilai, pengetahuan, sikap, dan kebiasaan yang mereka miliki. Budaya politik tidak hanya terlihat saat pemilihan umum, tetapi juga dalam cara masyarakat memahami kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik, merespons isu publik, dan menggunakan hak sebagai warga negara.
Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian orang aktif mencari informasi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat politik. Sebagian lainnya memilih untuk tidak terlalu terlibat. Sikap tersebut tidak selalu berarti mereka tidak peduli. Kesibukan, keterbatasan pemahaman, atau minimnya kesempatan untuk berpartisipasi bisa menjadi penyebabnya. Karena itu, ketidaktertarikan terhadap politik perlu dipahami dengan mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakanginya.
Salah satu contoh perbedaan pandangan politik terlihat dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022. Kebijakan tersebut memicu beragam tanggapan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat memahami kebijakan itu berdasarkan alasan pemerintah mengenai pengelolaan subsidi, sedangkan sebagian lainnya mengkhawatirkan kenaikan pengeluaran rumah tangga dan biaya transportasi.
Penelitian Patria, Irawanto, dan Abrar (2025) yang membahas kenaikan harga BBM pada 2013 dan 2022 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memunculkan beragam narasi politik dan respons masyarakat. Respons itu memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dinilai berdasarkan penjelasan resmi, tetapi juga melalui dampak yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi pekerja yang mengandalkan kendaraan untuk mencari nafkah, kenaikan harga BBM dapat menambah beban pengeluaran. Sebaliknya, masyarakat yang jarang menggunakan kendaraan mungkin merasakan dampak berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan terhadap suatu kebijakan turut dipengaruhi kebutuhan dan kondisi hidup masing-masing orang, bukan semata-mata oleh sikap mendukung atau menolak pemerintah.
Perbedaan pandangan juga terlihat dalam pemilihan pemimpin daerah. Penelitian Ubaid dan Subandi (2022) mengenai pemilihan kepala daerah di Kota Medan pada 2020 menemukan bahwa faktor sosiologis, seperti agama dan etnis, memengaruhi pilihan politik masyarakat yang diteliti. Meski demikian, keputusan memilih tidak hanya ditentukan oleh faktor sosial. Sebagian pemilih mempertimbangkan kedekatan identitas, sedangkan yang lain lebih berfokus pada program kerja, kemampuan, dan rekam jejak calon.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pilihan politik terbentuk melalui berbagai pertimbangan yang saling berkaitan. Lingkungan keluarga, pertemanan, latar belakang sosial, dan penilaian terhadap tokoh dapat memengaruhi keputusan seseorang. Karena itu, pilihan politik seseorang tidak seharusnya langsung dinilai hanya berdasarkan latar belakang atau kelompok sosialnya.
Selain lingkungan sosial, media sosial turut membentuk cara masyarakat memperoleh dan memahami informasi politik. Menjelang pemilu, masyarakat dapat menemukan video kampanye, potongan pidato, komentar tokoh, dan pernyataan mengenai calon pemimpin melalui TikTok, Instagram, maupun WhatsApp. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengikuti perkembangan politik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila diterima tanpa pemeriksaan.
Penelitian Tranggana (2023) menemukan hubungan antara penggunaan media sosial dan kebiasaan memilih partai politik di kalangan responden di daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Temuan tersebut memperlihatkan peran media sosial dalam komunikasi politik. Namun, pengaruhnya tidak selalu sama bagi setiap orang karena masyarakat memiliki kebiasaan dan kemampuan yang berbeda dalam memahami informasi.
Sebagai contoh, seseorang yang menonton potongan video berisi pernyataan kontroversial seorang tokoh politik mungkin langsung menilainya tidak layak menjadi pemimpin. Orang lain yang melihat video serupa bisa memilih mencari rekaman lengkap dan membandingkannya dengan pemberitaan dari sumber berbeda sebelum mengambil kesimpulan. Informasi awal yang sama dapat menghasilkan penilaian berbeda karena cara setiap orang memeriksa dan memahaminya tidak sama.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya literasi politik dan digital. Video yang dipotong belum tentu menggambarkan keseluruhan peristiwa, sementara pesan berantai di WhatsApp belum tentu berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Masyarakat perlu membedakan fakta, opini, dan informasi yang belum terverifikasi agar penilaian politik tidak hanya didasarkan pada emosi atau pengaruh orang lain.
Faktor ekonomi dan persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari juga memengaruhi perhatian masyarakat terhadap politik. Sebagian orang lebih memprioritaskan harga kebutuhan pokok dan peluang kerja, sedangkan yang lain menaruh perhatian pada pendidikan, lingkungan, atau kualitas layanan publik. Perbedaan prioritas ini mencerminkan beragamnya kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bersama.
Dalam demokrasi, perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermusuhan. Masyarakat berhak mendukung kebijakan, menyampaikan kritik, dan mengevaluasi keputusan pemerintah. Kritik yang disertai alasan dan bukti dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, dukungan terhadap kebijakan juga semestinya didasarkan pada pertimbangan manfaat dan dampaknya, bukan semata-mata karena kedekatan dengan tokoh yang mengusulkannya.
Budaya politik yang sehat tidak menuntut semua orang memiliki pilihan yang sama. Hal yang lebih penting ialah kemampuan masyarakat membentuk pendapat berdasarkan informasi tepercaya, mendengarkan pandangan berbeda, dan tetap menghormati orang lain. Perbedaan justru dapat menjadi kesempatan untuk memahami persoalan dari sudut pandang yang lebih luas.
Beragam contoh tersebut menunjukkan bahwa pandangan politik masyarakat dipengaruhi pengalaman hidup, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan informasi yang diterima. Budaya politik yang lebih matang dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana, seperti memeriksa informasi sebelum membagikannya, menilai kebijakan berdasarkan dampaknya, serta menghargai perbedaan pendapat.
Politik seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas persoalan bersama, bukan sekadar arena saling menyalahkan. Ketika masyarakat mampu mempertahankan perbedaan pendapat tanpa kehilangan rasa hormat, budaya politik yang lebih dewasa dapat tumbuh. Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh cara warga menggunakan hak, menyampaikan pendapat, dan menyikapi perbedaan dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis : Eulis Afindah | Universitas Islam negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Editor : Intan Permata
