Makanan Bergizi Gratis: Antara Hak Anak dan Kewajiban Negara

- Redaksi

Senin, 27 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan anak-anak Indonesia. Program ini mencuat sebagai isu nasional yang ramai diperbincangkan karena menyentuh dua hal mendasar: hak anak atas gizi layak dan kewajiban negara untuk memenuhinya.

Tujuan utama program MBG sejatinya sangat mulia. Ia hadir untuk menanggulangi masalah kekurangan gizi, termasuk stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia di masa depan. Melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing.

Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya mulus. Sejumlah kasus keracunan massal di beberapa daerah menimbulkan kekhawatiran publik. Masyarakat mempertanyakan kualitas bahan baku, kehigienisan dapur, serta lemahnya pengawasan mutu makanan. Belum lagi kendala teknis seperti keterlambatan distribusi dan alergi pada siswa akibat menu yang tidak sesuai dengan kondisi individu.

Baca Juga :  Pemkab Pekalongan Kembangkan Aplikasi e-Parkir untuk Tingkatkan Efisiensi dan Pendapatan Retribusi

Program ini tetap patut diapresiasi karena merupakan langkah strategis dalam membangun generasi unggul dan berdaya saing. Dari perspektif hak asasi manusia, setiap anak berhak memperoleh standar hidup yang layak, termasuk akses terhadap makanan sehat dan bergizi. Dengan demikian, MBG bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi wujud nyata tanggung jawab negara untuk menyejahterakan rakyatnya.

Pemerintah perlu memperkuat sistem pelaksanaan program ini agar tidak sekadar menjadi proyek seremonial. Diperlukan standar kualitas dan pengawasan yang ketat, mulai dari proses pengadaan bahan, penyimpanan, hingga penyajian.

Pembentukan tim pengawasan independen yang melibatkan sekolah, orang tua, serta ahli gizi menjadi langkah penting untuk menjamin mutu dan kehigienisan makanan yang disajikan.

Selain itu, program ini sebaiknya memanfaatkan sumber daya lokal. Penggunaan bahan pangan dari petani setempat tidak hanya menjamin kesegaran dan kualitas gizi, tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian daerah. Kolaborasi dengan produsen pangan lokal akan menjadikan program ini lebih berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Baca Juga :  Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pemberian makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Ketiganya harus saling melengkapi: pemerintah sebagai penyedia kebijakan, masyarakat sebagai pengawas, dan keluarga sebagai pendukung utama gizi anak di rumah.

Inti dari program ini adalah keseimbangan antara hak anak untuk mendapatkan gizi yang layak dan kewajiban negara untuk menyediakannya secara aman dan berkelanjutan. Dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan bergizi yang memadai, kita sedang menyiapkan pondasi bagi masa depan bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.


Penulis : Reza Dwi Amalia | Mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung

Editor : Anisa Putri

Follow WhatsApp Channel sorotnesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hak Asasi Manusia: Nyata atau Sekadar Slogan?
Ketika Hukum Tidak Berpihak pada Masyarakat Kecil
Patriarki Bukan Tradisi, Melainkan Hambatan Kemajuan
Setahun Kenaikan Pajak: Menakar Keadilan Fiskal dan Tantangan Hukum di Baliknya
Sumber Hukum Internasional: Pilar Keadilan dan Perdamaian Dunia
TikTok Shop, Shopee, Hingga Instagram: Arena Pertarungan UMKM Kreatif
Sinergi Fintech Syariah dan Ekonomi Kreatif: Jalan Baru Ekonomi Berkeadilan
Game sebagai Diplomasi Budaya: Cara Baru Indonesia Menyapa Dunia

Berita Terkait

Senin, 27 Oktober 2025 - 21:28 WIB

Makanan Bergizi Gratis: Antara Hak Anak dan Kewajiban Negara

Senin, 27 Oktober 2025 - 18:16 WIB

Hak Asasi Manusia: Nyata atau Sekadar Slogan?

Minggu, 26 Oktober 2025 - 23:39 WIB

Ketika Hukum Tidak Berpihak pada Masyarakat Kecil

Minggu, 26 Oktober 2025 - 19:52 WIB

Patriarki Bukan Tradisi, Melainkan Hambatan Kemajuan

Jumat, 24 Oktober 2025 - 11:55 WIB

Setahun Kenaikan Pajak: Menakar Keadilan Fiskal dan Tantangan Hukum di Baliknya

Berita Terbaru

Opini

Hak Asasi Manusia: Nyata atau Sekadar Slogan?

Senin, 27 Okt 2025 - 18:16 WIB

Opini

Ketika Hukum Tidak Berpihak pada Masyarakat Kecil

Minggu, 26 Okt 2025 - 23:39 WIB

Opini

Patriarki Bukan Tradisi, Melainkan Hambatan Kemajuan

Minggu, 26 Okt 2025 - 19:52 WIB