Politik Bukan Sekadar Pemilu: Mengapa Generasi Muda Perlu Peduli?

- Redaksi

Minggu, 18 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Generasi Muda dan politik

Ilustrasi Generasi Muda dan politik

Ketika mendengar kata politik, sebagian orang mungkin langsung membayangkan pemilihan umum, partai politik, atau persaingan untuk menduduki jabatan publik. Tidak sedikit pula yang menganggap politik sebagai urusan pemerintah dan para elite kekuasaan yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupan anak muda. Pandangan tersebut membuat politik kerap terasa jauh dari keseharian generasi muda. Padahal, keputusan politik justru hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, fasilitas umum, lapangan pekerjaan, hingga kualitas pelayanan publik. Politik bukan sekadar urusan mereka yang berkuasa, melainkan juga persoalan masyarakat yang merasakan dampak dari setiap keputusan.

Miriam Budiardjo (2008) dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kehidupan masyarakat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa politik tidak cukup dilihat sebagai perebutan jabatan atau pergantian kepemimpinan. Di dalamnya terdapat proses menentukan arah kebijakan, mengelola kepentingan bersama, dan menetapkan keputusan yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Karena itu, memahami politik menjadi penting bagi generasi muda agar mereka mampu melihat hubungan antara kebijakan publik dan persoalan yang dihadapi sehari-hari.

Bagi mahasiswa, misalnya, akses terhadap pendidikan berkualitas, ketersediaan fasilitas kampus, biaya pendidikan, dan kesempatan menyampaikan aspirasi merupakan hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Berbagai kebutuhan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Hal serupa berlaku bagi anak muda yang sedang mencari pekerjaan, mengembangkan usaha, atau berusaha mendapatkan akses terhadap layanan publik. Kebijakan yang tepat dapat membuka kesempatan, sedangkan kebijakan yang kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat berpotensi menimbulkan persoalan baru. Dengan memahami hubungan tersebut, generasi muda dapat melihat bahwa politik bukan sesuatu yang sepenuhnya berada di luar jangkauan mereka.

Sayangnya, kepedulian terhadap politik masih sering muncul secara musiman, terutama menjelang pemilu. Pada masa kampanye, pembicaraan mengenai calon pemimpin, partai politik, dan pilihan politik ramai diperbincangkan. Namun, setelah pemungutan suara selesai, perhatian terhadap proses pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan tidak selalu berlanjut. Padahal, persoalan masyarakat tetap berjalan. Kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik membutuhkan perhatian yang berkelanjutan, bukan hanya ketika masyarakat diminta menentukan pilihan di bilik suara.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa literasi politik perlu menjadi bagian dari kesadaran warga negara, khususnya generasi muda. Literasi politik bukan berarti seseorang harus menguasai seluruh teori pemerintahan atau mengikuti setiap perkembangan politik setiap hari. Hal yang lebih mendasar ialah memahami bagaimana sistem politik bekerja, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu menilai keputusan publik secara rasional. Bekal tersebut membantu anak muda membedakan persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dari sekadar persaingan antarkelompok.

Kepedulian politik juga tidak mengharuskan setiap anak muda menjadi politisi atau bergabung dengan partai politik. Huntington dan Nelson (1976) membahas partisipasi politik sebagai keterlibatan warga dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan politik. Pengertian ini memberikan ruang bagi berbagai bentuk keterlibatan, sesuai dengan kemampuan dan lingkungan masing-masing. Mengikuti diskusi publik, menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, berpartisipasi dalam organisasi, dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab merupakan contoh keterlibatan yang dapat dilakukan tanpa harus menduduki jabatan tertentu.

Baca Juga :  Dibalik Pagar Pendidikan Agama, Pelajaran Berharga Mengarungi Kehidupan

Bagi mahasiswa, langkah awal untuk memahami partisipasi dapat dimulai dari lingkungan kampus. Pemilihan ketua organisasi mahasiswa, musyawarah untuk menentukan program kerja, hingga diskusi mengenai persoalan fasilitas kampus merupakan ruang belajar yang konkret. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa berhadapan dengan perbedaan kepentingan, pilihan, dan pendapat. Mereka belajar menyampaikan gagasan, mempertimbangkan argumen orang lain, serta menerima keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme bersama. Pengalaman seperti ini dapat membentuk kebiasaan berdemokrasi yang tidak berhenti pada pemahaman teoritis.

Robert A. Dahl (1998) membahas demokrasi melalui sejumlah prinsip, termasuk partisipasi efektif dan persamaan politik. Prinsip-prinsip tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, memperoleh informasi yang memadai, dan ikut mempertimbangkan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu secara berkala. Kualitas demokrasi juga bergantung pada sejauh mana warga dapat berpartisipasi, menyampaikan kritik, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang memiliki kewenangan.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, keterlibatan generasi muda dalam politik juga menghadapi tantangan baru. Media sosial membuat informasi mengenai kebijakan, tokoh publik, dan peristiwa politik dapat menyebar dengan cepat. Di satu sisi, kemudahan ini membuka kesempatan bagi anak muda untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat. Di sisi lain, arus informasi yang deras dapat menyulitkan masyarakat membedakan fakta, opini, dan informasi yang menyesatkan. Informasi yang belum terverifikasi bahkan dapat memicu prasangka dan memperuncing perbedaan pandangan.

Karena itu, berpikir kritis menjadi bagian penting dari kepedulian politik. Ketika menerima informasi, generasi muda perlu memeriksa sumbernya, membandingkan pemberitaan dari media tepercaya, serta memahami konteks sebelum menarik kesimpulan atau membagikannya kepada orang lain. Mereka juga perlu membedakan kritik terhadap kebijakan dari serangan pribadi terhadap pihak yang membuat kebijakan. Sikap ini bukan hanya membantu menjaga kualitas diskusi publik, melainkan juga mencegah keterlibatan politik berubah menjadi aktivitas yang sekadar mengikuti emosi atau tekanan kelompok.

Verba, Schlozman, dan Brady (1995), melalui buku Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics, membahas keterlibatan warga dalam partisipasi politik serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Perspektif tersebut memberi gambaran bahwa pengalaman sosial dan organisasi dapat menjadi salah satu ruang bagi warga untuk membangun keterampilan serta kebiasaan berpartisipasi. Dalam konteks generasi muda, kegiatan organisasi, komunitas sosial, dan forum diskusi dapat melatih kemampuan bekerja sama, menyampaikan aspirasi, serta memahami persoalan masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk terlibat secara lebih sadar dalam kehidupan publik.

Baca Juga :  Tangan yang Kasar, Tapi Mengukir Masa Depan

Meski demikian, kepedulian politik perlu disertai kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Setiap orang memiliki pengalaman, kepentingan, dan pertimbangan yang tidak selalu sama. Perbedaan pilihan politik karena itu tidak semestinya menjadi alasan untuk merendahkan orang lain atau memutus hubungan sosial. Generasi muda perlu membangun kebiasaan berdiskusi dengan argumen yang jelas, mendengarkan pandangan berbeda, dan bersedia mengevaluasi pendapat ketika berhadapan dengan fakta baru. Sikap kritis tidak berarti selalu menolak pandangan orang lain, sebagaimana sikap terbuka juga tidak berarti menerima semua informasi tanpa pemeriksaan.

Kepedulian politik dapat dimulai melalui tindakan sederhana dan konsisten. Membaca berita dari sumber tepercaya, mengikuti perkembangan kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, dan menggunakan hak pilih dengan pertimbangan matang merupakan langkah yang realistis. Generasi muda juga dapat meminta penjelasan mengenai kebijakan publik melalui saluran aspirasi yang tersedia. Hal terpenting bukan seberapa sering seseorang membicarakan politik, melainkan sejauh mana ia berusaha memahami persoalan dan mengambil bagian secara bertanggung jawab.

Politik memang tidak selalu mudah dipahami. Proses pengambilan keputusan dapat melibatkan kepentingan yang beragam, perdebatan panjang, dan persoalan yang tidak memiliki jawaban sederhana. Namun, kerumitan tersebut bukan alasan untuk menjauh. Justru dengan memahami proses politik, generasi muda memiliki kesempatan lebih besar untuk menilai kebijakan secara objektif, mengenali haknya, dan menentukan sikap berdasarkan informasi yang memadai.

Generasi muda tidak harus menunggu menjadi pejabat, pemimpin organisasi besar, atau pemilih yang berpengalaman untuk mulai peduli. Keinginan belajar, keberanian bertanya, kesediaan memeriksa informasi, dan kemampuan menghargai perbedaan merupakan langkah awal yang berarti. Ketika kepedulian tersebut tumbuh menjadi kebiasaan, anak muda tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam proses politik. Mereka dapat mengambil peran sebagai warga negara yang kritis, sadar akan hak dan kewajibannya, serta ikut mengawal keputusan yang menentukan arah kehidupan bersama. Politik bukan hanya soal siapa yang memenangkan pemilu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan publik.


Referensi

  • Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  • Dahl, R. A. (1998). On Democracy. New Haven: Yale University Press.
  • Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  • Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Penulis : Muhammad Habil | UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Editor : Intan Permata

Follow WhatsApp Channel sorotnesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bukan Apatis, tetapi Kecewa: Politik Uang dan Runtuhnya Kepercayaan Gen Z terhadap Demokrasi
Jakarta Barat Terombang-ambing: Banjir Berulang, Solusi Tak Kunjung Tuntas
Ketika Fatwa Syariah Masuk ke Ranah Konstitusi, Siapa yang Berwenang?
Penerapan K3 di Sekolah: Membangun Lingkungan Belajar yang Aman, Nyaman, dan Tangguh
Kesetaraan Gender dari Sudut Pandang Hukum, Sosial, dan Budayabagi Perempuan Indonesia yang Merdeka, Berdaya, Berkarya, dan Bersuara pada Usia 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
Filosofi Singa Sang Raja Hutan vs Harimau, Hubungannya dengan Psikologi Manusia dalam Memandang Kebenaran
Ada Apa dengan Kandungan Boba? Analisis Pangan Mengungkap Fakta di Balik Minuman Favorit Masyarakat
Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial dan Game Online Terhadap Tingkat Paparan Konten Bermuatan Radikalisme dan Toxic pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 01:09 WIB

Politik Bukan Sekadar Pemilu: Mengapa Generasi Muda Perlu Peduli?

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:37 WIB

Bukan Apatis, tetapi Kecewa: Politik Uang dan Runtuhnya Kepercayaan Gen Z terhadap Demokrasi

Kamis, 1 Oktober 2026 - 09:22 WIB

Jakarta Barat Terombang-ambing: Banjir Berulang, Solusi Tak Kunjung Tuntas

Selasa, 29 September 2026 - 14:15 WIB

Ketika Fatwa Syariah Masuk ke Ranah Konstitusi, Siapa yang Berwenang?

Rabu, 23 September 2026 - 18:02 WIB

Penerapan K3 di Sekolah: Membangun Lingkungan Belajar yang Aman, Nyaman, dan Tangguh

Berita Terbaru