Perguruan tinggi kerap dipandang sebagai ruang penting bagi pengembangan intelektual sekaligus pembentukan integritas dan tanggung jawab profesional. Di lingkungan inilah nilai-nilai etika akademik semestinya dilatih dan diuji melalui aktivitas pembelajaran sehari-hari. Namun, realitas kehidupan kampus memperlihatkan adanya praktik yang justru bertentangan dengan nilai tersebut. Salah satunya adalah fenomena titip absen atau tipsen.
Praktik manipulasi presensi kehadiran ini tidak lagi sekadar menjadi tindakan individual yang bersifat kasuistis. Di sejumlah lingkungan mahasiswa, tipsen justru berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah. Jarak antara idealisme akademik dan perilaku yang terus ditoleransi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar pelanggaran tata tertib.
Selama ini, praktik tipsen kerap dipandang sebagai bentuk kenakalan mahasiswa, persoalan kedisiplinan, atau akibat kemalasan individu. Pandangan semacam itu cenderung mengabaikan dimensi lain yang turut memengaruhi perilaku mahasiswa, yakni hubungan antara integritas personal, tekanan sosial, dan budaya solidaritas kelompok. Padahal, di balik selembar daftar presensi, terdapat persoalan etika dan dinamika sosial yang saling berkaitan.
Untuk memahami fenomena tersebut, esai ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggali perspektif melalui wawancara mendalam terhadap dua kelompok informan, yakni mahasiswa aktif sebagai bagian dari dinamika sosial kampus serta dosen atau tenaga pengajar sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga standar etika akademik. Perspektif kedua kelompok tersebut digunakan untuk menguraikan bagaimana kompromi moral dan tekanan lingkungan sosial membentuk serta mempertahankan praktik tipsen di perguruan tinggi.
1. Degradasi Kejujuran dan Rasionalisasi Moral
Dilihat dari perspektif etika, praktik tipsen mencerminkan bagaimana nilai kejujuran dapat dikompromikan melalui pembenaran-pembenaran sederhana. Secara prinsip, memanipulasi presensi merupakan bentuk ketidakjujuran akademik. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, tindakan tersebut tidak selalu menimbulkan rasa bersalah bagi pelakunya. Salah satu penyebabnya adalah mekanisme pembenaran diri (self-justification).
Sebagian mahasiswa memandang tipsen sebagai tindakan yang tidak menimbulkan kerugian langsung bagi orang lain atau victimless crime. Mereka menganggap tindakan tersebut sebatas membantu teman memenuhi persyaratan kehadiran, bukan sebagai pelanggaran yang memiliki konsekuensi moral. Seorang informan mahasiswa (S, 21) mengungkapkan:
“Jujur kalau tipsen itu nggak kayak lagi berbuat jahat sih, Kak. Soalnya kita kan cuma nyelamatin jatah absen teman jadi biar nggak habis. Lagian kan yang rugi teman itu sendiri kalau dia nggak dapat materinya, bukan ngerugiin orang lain.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana ketidakjujuran dapat kehilangan bobot moral ketika dibungkus dengan alasan membantu sesama. Kehadiran yang semestinya mencerminkan partisipasi nyata dalam kegiatan akademik justru direduksi menjadi angka administratif yang dapat dimanipulasi.
Meski demikian, pandangan mahasiswa terhadap praktik tipsen tidak sepenuhnya seragam. Di tengah kecenderungan untuk menormalisasi tindakan tersebut, masih terdapat mahasiswa yang memandangnya sebagai pelanggaran prinsip kejujuran. Informan mahasiswa lainnya (D, 20) menyampaikan:
“Menurut aku tipsen itu benar-benar ketidakjujuran murni, nggak bisa dimaklumi atau dibenarkan atas alasan apa pun. Mau bilangnya bantu teman atau karena nggak enak, tetap aja itu bohong.”
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai integritas akademik belum sepenuhnya terkikis. Sebaliknya, terdapat pertentangan nilai di antara mahasiswa sendiri. Di satu sisi, kejujuran dipandang sebagai prinsip yang harus dipertahankan. Di sisi lain, kebiasaan membantu teman melalui praktik tipsen dianggap sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi.
2. Solidaritas Kelompok dan Tekanan Sebaya
Memahami tipsen semata-mata sebagai kegagalan moral individu belum cukup untuk menjelaskan mengapa praktik tersebut terus berlangsung. Dari perspektif sosiologi, keputusan mahasiswa untuk menitipkan atau menggantikan presensi temannya tidak selalu lahir dari pertimbangan pribadi. Relasi pertemanan dan norma tidak tertulis dalam kelompok turut memengaruhi keputusan tersebut.
Di lingkungan perkuliahan, tipsen kerap dibungkus dengan narasi solidaritas dan kebersamaan. Membantu teman yang membutuhkan presensi dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama anggota kelompok. Sebaliknya, menolak permintaan tersebut berpotensi memunculkan penilaian negatif, seperti dianggap tidak solider, terlalu kaku, atau merasa paling benar.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana tekanan sebaya (peer pressure) bekerja dalam kehidupan mahasiswa. Seorang informan (R, 20) menggambarkan dilema tersebut:
“Serba salah sebenarnya. Mau nolak tapi nggak enak sama teman sendiri, takut dibilang nggak solid atau pelit. Jadi ya dibantu aja, toh besok-besok kalau kita yang kepepet kan bisa minta tolong balik ke mereka.”
Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan melakukan tipsen tidak selalu didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan itu benar. Ada kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial apabila seseorang menolak permintaan teman. Rasa takut dijauhi atau kehilangan penerimaan dalam kelompok terkadang lebih kuat dibandingkan kekhawatiran terhadap sanksi administratif dari pihak kampus.
Dalam konteks ini, solidaritas mengalami pergeseran makna. Nilai kebersamaan yang semestinya mendorong perilaku positif justru digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan integritas akademik. Solidaritas semacam ini dapat disebut sebagai solidaritas semu karena mempertahankan hubungan pertemanan dengan mengorbankan prinsip kejujuran.
Selain faktor hubungan sosial, sistem administrasi kampus juga memiliki pengaruh terhadap munculnya praktik tersebut. Ketentuan minimal kehadiran, misalnya 75 persen sebagai syarat mengikuti ujian akhir, dapat mendorong mahasiswa lebih berorientasi pada pemenuhan angka presensi daripada keterlibatan dalam proses pembelajaran. Ketika kehadiran lebih dipahami sebagai persyaratan administratif, mahasiswa berpotensi mencari jalan pintas untuk memenuhi ketentuan tersebut tanpa benar-benar mengikuti perkuliahan.
3. Menata Ulang Budaya Akademik dan Sistem Evaluasi
Pertemuan antara persoalan etika individu dan tekanan sosial menunjukkan bahwa tipsen tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara perilaku personal dan lingkungan yang membentuknya. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan memberikan teguran atau memperketat pengawasan administratif.
Keresahan terhadap praktik manipulasi presensi juga dirasakan oleh tenaga pengajar. Seorang dosen (D, 53) menjelaskan langkah yang diterapkannya untuk meminimalkan peluang terjadinya titip absen:
“Saya sekarang nggak mau lagi pakai sistem absen estafet yang muter di meja mahasiswa, soalnya itu rawan banget dititip. Cara yang saya pakai adalah absen manual, tapi mahasiswanya sendiri yang harus maju satu per satu ke depan meja dosen buat tanda tangan. Jadi saya bisa lihat langsung mukanya dan memastikan kehadiran mereka.”
Langkah tersebut memperlihatkan upaya dosen membangun akuntabilitas melalui pengawasan langsung. Perubahan mekanisme presensi dapat mempersempit peluang manipulasi, tetapi pendekatan teknis saja belum tentu menyentuh akar persoalan. Jika budaya akademik tidak dibenahi, mahasiswa berpotensi mencari cara lain untuk menghindari aturan.
Setidaknya terdapat dua langkah yang perlu berjalan beriringan.
Pertama, memperkuat integritas moral mahasiswa. Kampus dan dosen perlu membangun kesadaran mengenai pentingnya kejujuran akademik melalui dialog dan pembiasaan perilaku bertanggung jawab. Integritas tidak seharusnya hanya diperkenalkan sebagai kewajiban yang disertai ancaman sanksi, tetapi perlu ditanamkan sebagai nilai dasar yang akan memengaruhi sikap profesional mahasiswa setelah memasuki dunia kerja.
Kedua, mengevaluasi sistem pembelajaran. Perguruan tinggi dan tenaga pengajar perlu mengembangkan metode perkuliahan yang lebih interaktif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Kehadiran di kelas semestinya memiliki nilai lebih daripada sekadar memenuhi persyaratan administratif. Ketika mahasiswa merasa memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan ruang diskusi yang bermakna, motivasi untuk mengikuti perkuliahan diharapkan tumbuh dari kesadaran, bukan semata-mata karena takut kehilangan jatah presensi.
Fenomena titip absen (tipsen) di perguruan tinggi bukan sekadar persoalan kemalasan atau pelanggaran kedisiplinan. Di balik manipulasi daftar presensi, terdapat persoalan yang lebih kompleks, yakni pertemuan antara kompromi etika individu, tekanan kelompok, dan sistem pembelajaran yang terlalu menitikberatkan aspek administratif.
Dari perspektif etika, tipsen memperlihatkan bagaimana ketidakjujuran dapat dinormalisasi melalui pembenaran diri. Sementara dari perspektif sosiologi, praktik tersebut dipertahankan oleh tekanan sebaya dan pemaknaan solidaritas yang keliru. Ketika membantu teman dianggap lebih penting daripada menjaga kejujuran, hubungan sosial justru menjadi sarana untuk mempertahankan perilaku yang menyimpang dari nilai akademik.
Menghentikan normalisasi tipsen membutuhkan lebih dari sekadar pengetatan pengawasan atau pemberian sanksi administratif. Perguruan tinggi perlu membangun budaya akademik yang menempatkan kejujuran sebagai prinsip bersama sekaligus menghadirkan proses pembelajaran yang benar-benar bermakna. Integritas akademik tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap aturan kehadiran, tetapi juga dari kesediaan mahasiswa mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan pilihan moralnya.
Kehadiran sejati di ruang kuliah bukan sekadar tercatat dalam daftar presensi, melainkan tercermin dari keterlibatan, tanggung jawab, dan kejujuran mahasiswa dalam menjalani proses pembelajaran.
Penulis : Hanaila Zalfa Naufaliza | UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Editor : Anisa Putri
