Awal November 2026, publik dikejutkan oleh pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama-nama perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Kasus ini langsung menjadi sorotan nasional karena target penyadapan disebut mencakup Presiden, menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan media. Di tengah derasnya pemberitaan, muncul satu pertanyaan hukum yang paling banyak diperdebatkan: apakah perbuatan ini sekadar tindak pidana penyadapan dan akses ilegal, atau ada unsur yang lebih berat, yakni makar? Artikel ini mengulas kasus tersebut dari sudut pandang hukum pidana, dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, mengingat seluruh perbuatan yang dibahas masih berstatus dugaan dan berada dalam tahap penyidikan.
Duduk Perkara yang Diungkap Penyidik
Menurut keterangan Kabareskrim Polri dalam konferensi pers pada 3 November 2026, Bareskrim menetapkan tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Jumlah tersangka kemudian dilaporkan bertambah menjadi empat orang. Mereka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon selama kurun 2025 hingga 2026 tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi. Artinya, penyadapan itu diduga tidak berkaitan dengan proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana apa pun.
Modus yang disampaikan penyidik adalah memasukkan nomor target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa dokumen persyaratan. Pada sekitar Oktober 2026, para tersangka juga diduga meminta berkas hasil penyadapan dihapus. Permintaan inilah yang disebut menjadi pintu masuk terungkapnya kasus, setelah seorang anggota kepolisian melaporkannya pada 30 Oktober 2026. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.
Pasal yang Dikenakan
Berdasarkan pemberitaan, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal: Pasal 258 dan Pasal 332 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ancaman pidananya masing-masing disebut maksimal 10 tahun, 6 tahun, dan 8 tahun penjara. Selain penyadapan tanpa prosedur, penyidik juga menyebut dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Rangkaian pasal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut dilihat sebagai kejahatan berlapis, bukan satu perbuatan tunggal.
Mengapa Penyadapan Tidak Boleh Sembarangan
Penyadapan adalah salah satu tindakan paling invasif yang dapat dilakukan negara terhadap warganya. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan atas diri pribadi dan hak atas rasa aman, sedangkan Pasal 28J ayat (2) membuka ruang pembatasan hak hanya melalui undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 juga menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang karena menyangkut pembatasan hak asasi manusia. Karena itu, kewenangan menyadap yang dimiliki lembaga seperti Polri, KPK, Kejaksaan, dan BNN hanya sah bila dijalankan untuk penegakan hukum dan sesuai prosedur. Penyadapan tanpa dasar perkara, seperti yang diduga terjadi di sini, justru berubah dari alat penegakan hukum menjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Perdebatan Dugaan Makar
Bagian yang paling menyita perhatian adalah pertanyaan soal makar. Sejumlah pejabat dan tokoh menyampaikan pandangan yang berbeda. Istana menilai kasus ini berpotensi mengarah pada makar, tetapi menyatakan belum mengetahui motif dan tujuan penyadapan karena penyidikan masih berjalan. Kepala BIN juga menyampaikan penilaian serupa. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyebut bahwa apakah ini makar atau bukan sangat bergantung pada hasil penyidikan.
Di sisi lain, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa sejauh ini pasal yang digunakan hanya pasal penyadapan dan intersepsi, dan belum ada indikasi ke arah makar. Kapolri Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026 juga menyatakan bahwa temuan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak dapat serta-merta dijadikan dasar menyimpulkan makar, meski Polri telah membentuk tim khusus untuk mendalami kemungkinan itu.
Secara teori hukum pidana, makar bukan sekadar perbuatan yang dianggap membahayakan negara. KUHP Nasional mendefinisikan makar sebagai niat yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan. Dengan kata lain, harus dibuktikan dua hal: niat (mens rea) untuk, misalnya, menggulingkan pemerintahan atau menyerang Presiden, dan permulaan pelaksanaan yang mengarah ke tujuan itu. Penyadapan, sekalipun dilakukan terhadap kepala negara, tidak otomatis memenuhi dua unsur tersebut. Di sinilah letak kuncinya: tanpa bukti tujuan dan motif, label makar berisiko menjadi kesimpulan politis, bukan kesimpulan hukum.
Tantangan Pembuktian dan Akuntabilitas
Ada beberapa catatan kritis. Pertama, pembuktian motif akan sangat menentukan arah perkara. Hingga kini penyidik belum menjelaskan tujuan penyadapan, sehingga ruang spekulasi publik masih sangat terbuka. Kedua, kasus ini melibatkan aparat yang diperiksa oleh institusinya sendiri, sehingga transparansi dan pengawasan eksternal menjadi penting agar proses tidak dipersepsikan berat sebelah. Polri sendiri menyatakan proses pidana oleh Bareskrim dan proses etik oleh Propam akan diawasi, dan menyebut kasus ini sebagai perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi. Ketiga, pemerintah menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan penyadapan lintas lembaga, yang semestinya menjadi momentum memperkuat mekanisme izin dan audit sistem penyadapan.
Penutup
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya soal bagaimana negara mengawasi alat intersepsi yang dimilikinya. Publik wajar menuntut keterbukaan, tetapi hukum pidana mengharuskan kehati-hatian: para tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tuduhan seberat makar harus berdiri di atas bukti niat serta permulaan pelaksanaan, bukan di atas asumsi. Yang paling penting, apa pun hasil akhirnya, kasus ini mengingatkan bahwa kewenangan penyadapan harus selalu dibatasi hukum, karena di situlah garis antara penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan ditarik.
Catatan: perkembangan kasus masih dinamis dan dapat berubah seiring proses penyidikan. Seluruh pernyataan tentang perbuatan para pihak merupakan dugaan sebagaimana disampaikan penyidik dan diberitakan media.
Sumber Pemberitaan
- Katadata, “8 Fakta Penyadapan Ilegal di Polri: Modus, Daftar Target hingga Ancaman Hukuman”, 4 November 2026.
- ANTARA, “Istana: Dugaan penyadapan Kepala Negara mengarah ke makar”, 4 November 2026.
- ANTARA, “Anggota DPR soal penyadapan: Makar atau tidak tergantung penyidikan”, 4 November 2026.
- ANTARA, “Kepala BIN: Penyadapan ilegal terhadap Presiden mengarah makar”, 6 November 2026.
- ANTARA, “Polri dalami dugaan makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal”, 10 November 2026.
- Metrotvnews, “Polri Terus Dalami Dugaan Makar Penyadap Presiden Prabowo”, 12 November 2026.
- Metrotvnews, “Jalur Hukum untuk Mengungkap Tuduhan Makar”, 6 November 2026.
- Detik, “Skandal Spionase ‘Listyogate'”, 9 November 2026.
Penulis : Al Tauhid Iman Siregar (221010250291)
Editor : Anisa Putri









