Inflasi Terkendali, Daya Beli Menyusut: Realitas yang Terlewat dari Narasi Resmi

- Redaksi

Selasa, 13 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cara mengukur menentukan apa yang terlihat, dan apa yang diabaikan. (gg)

Cara mengukur menentukan apa yang terlihat, dan apa yang diabaikan. (gg)

Jika merujuk pada pernyataan resmi pemerintah, perekonomian Indonesia digambarkan berada dalam kondisi relatif stabil. Inflasi disebut terkendali, pertumbuhan ekonomi tetap positif, dan indikator makro disajikan sebagai bukti bahwa arah kebijakan berjalan sesuai rencana. Secara statistik, narasi itu tampak meyakinkan. Angka-angka tersaji rapi dan memberi kesan bahwa fondasi ekonomi nasional cukup kokoh.

Namun, kehidupan sehari-hari masyarakat menyajikan cerita yang berbeda. Sejak awal tahun, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga kian terasa. Harga kebutuhan pokok cenderung mudah naik dan lambat turun, ongkos transportasi terus meningkat, sementara biaya pendidikan dan kesehatan merangkak tanpa banyak jeda.

Banyak keluarga terpaksa menata ulang prioritas belanja, bukan karena gaya hidup berubah, melainkan karena pendapatan tidak lagi mampu mengejar pengeluaran. Fenomena ini tidak bersifat temporer. Ada pola yang konsisten: daya beli melemah, meski inflasi diklaim berada dalam batas aman.

Pertanyaan mendasarnya sederhana. Jika inflasi benar-benar terkendali, mengapa masyarakat merasa hidup semakin mahal?

Jawabannya terletak pada struktur inflasi dan kondisi pendapatan. Inflasi versi laporan resmi adalah angka agregat, hasil perhitungan rata-rata dari berbagai komponen harga. Sementara itu, inflasi yang dirasakan masyarakat bersumber dari pos-pos pengeluaran paling mendasar.

Kenaikan harga beras yang bertahap, penyesuaian tarif transportasi daring, hingga biaya pendidikan yang meningkat pelan namun pasti, membentuk tekanan akumulatif yang signifikan. Kenaikan kecil yang berulang jauh lebih terasa dibanding lonjakan besar yang sesekali.

Baca Juga :  Mengecam Kekerasan Seksual dan Menuntut Keadilan

Masalah ini diperparah oleh stagnasi pendapatan. Upah tidak tumbuh seiring dengan kenaikan biaya hidup, terutama bagi kelompok pekerja informal dan kelas menengah bawah. Di saat yang sama, dunia usaha cenderung menahan ekspansi.

Ketidakpastian ekonomi global mendorong banyak perusahaan memilih efisiensi ketimbang membuka lapangan kerja baru. Akibatnya, pasar tenaga kerja tidak cukup menyerap pertambahan angkatan kerja, sementara peluang peningkatan penghasilan semakin terbatas. Kombinasi harga yang naik dan pendapatan yang tertahan menjadi tekanan paling serius bagi daya beli masyarakat.

Kondisi ini sejatinya bukan hal baru. Yang berbeda adalah cara isu tersebut ditempatkan dalam narasi kebijakan. Pemerintah lebih sering menonjolkan capaian makroekonomi dibanding membahas penurunan kesejahteraan mikro yang justru paling dekat dengan kehidupan warga. Padahal, keberhasilan ekonomi tidak semata diukur dari stabilitas angka, melainkan dari kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus mengorbankan kualitas hidup.

Di sinilah tampak adanya jarak antara data dan realitas. Data ekonomi penting sebagai kompas kebijakan, tetapi realitas sosial adalah tolok ukur dampaknya. Sayangnya, jarak ini kerap tidak hadir dalam ruang komunikasi publik. Konferensi pers dipenuhi angka inflasi dan proyeksi pertumbuhan, sementara pengalaman konkret masyarakat nyaris tak mendapat porsi yang seimbang.

Baca Juga :  Kampus sebagai Cermin: Apakah Mahasiswa Masih Agen Perubahan atau Sekadar Pengguna Fasilitas?

Perlu ditegaskan bahwa kritik ini bukan berarti menafikan pentingnya stabilitas makro. Menjaga inflasi tetap rendah adalah prasyarat penting, dan banyak negara gagal melakukannya. Namun, stabilitas makro bukan tujuan akhir. Tanpa kebijakan yang secara aktif melindungi dan memperkuat daya beli, stabilitas tersebut berisiko menjadi statistik yang terlepas dari keseharian warga.

Lebih jauh, narasi yang terlalu sepihak justru dapat menggerus kepercayaan publik. Dalam ekonomi modern, kepercayaan adalah modal yang tidak kalah penting dari instrumen kebijakan. Ketika masyarakat merasa pengalamannya tidak tercermin dalam pernyataan resmi, jarak emosional antara negara dan warga semakin melebar. Pengakuan atas tantangan riil bukan tanda kelemahan, melainkan dasar untuk membangun kredibilitas.

Inflasi mungkin tercatat terkendali, tetapi tekanan hidup masyarakat menunjukkan cerita lain. Ini bukan semata soal angka, melainkan soal kemampuan bertahan di tengah biaya hidup yang terus menekan. Selama daya beli belum pulih, pertanyaan tentang makna stabilitas ekonomi akan terus mengemuka. Stabilitas yang sesungguhnya seharusnya terasa di dapur rumah tangga, bukan hanya di lembar laporan statistik.

Penulis : Putri Zaskia Mutiara | Prodi Ilmu Komunikasi | Universitas Islam Riau

Editor : Anisa Putri

Follow WhatsApp Channel sorotnesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pasal Zina dalam KUHP Baru: Di Mana Posisi Keadilan Menurut Islam?
Korupsi dan Merosotnya Akuntabilitas dalam Praktik Kekuasaan
Persinggungan Hukum Pidana dan Perdata Internasional dalam Perlindungan TKI Indonesia di Luar Negeri: Pelajaran dari Kasus Satinah binti Jumadi Ahmad
Arduino dan Demokratisasi Inovasi Teknologi Elektro
Mahasiswa dan Tanggung Jawab Menjaga Nilai Pancasila di Daerah
Mahasiswa UNS Dukung Pembelajaran di Sekolah Indonesia Singapura lewat Pengajaran Lintas Bidang
Pergaulan Anak Sekolah Dasar yang Melampaui Usia Perkembangan
Era Globalisasi dan Etika Penggunaan Handphone

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 10:35 WIB

Inflasi Terkendali, Daya Beli Menyusut: Realitas yang Terlewat dari Narasi Resmi

Jumat, 9 Januari 2026 - 20:30 WIB

Pasal Zina dalam KUHP Baru: Di Mana Posisi Keadilan Menurut Islam?

Minggu, 4 Januari 2026 - 13:51 WIB

Korupsi dan Merosotnya Akuntabilitas dalam Praktik Kekuasaan

Jumat, 2 Januari 2026 - 17:59 WIB

Persinggungan Hukum Pidana dan Perdata Internasional dalam Perlindungan TKI Indonesia di Luar Negeri: Pelajaran dari Kasus Satinah binti Jumadi Ahmad

Kamis, 1 Januari 2026 - 21:44 WIB

Arduino dan Demokratisasi Inovasi Teknologi Elektro

Berita Terbaru