Bulan Mei selalu identik dengan peringatan Reformasi yang jatuh setiap tanggal 21 Mei. Pada tahun 2026 ini, Reformasi genap berusia 28 tahun, sebuah rentang waktu yang tidak lagi dapat disebut singkat. Hampir tiga dekade telah berlalu sejak tumbangnya rezim Orde Baru, namun berbagai persoalan mendasar yang dahulu menjadi alasan utama lahirnya Reformasi justru tetap bertahan, bahkan dalam beberapa aspek berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks. Reformasi yang diharapkan menjadi momentum pembaruan sistem politik, hukum, dan moral bernegara, dalam banyak hal justru tampak melenceng dari cita-cita awal. Harapan besar yang dahulu dibangun atas nama demokratisasi kini perlahan berubah menjadi kekecewaan yang terus berulang.
Rezim Orde Baru memang telah berakhir secara formal, tetapi warisan struktur kekuasaan dan budaya politik yang ditinggalkannya tidak pernah benar-benar hilang. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tetap menjadi persoalan kronis yang terus berulang dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia juga masih kerap muncul, baik dalam bentuk kekerasan negara terhadap masyarakat sipil maupun pembiaran terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung. Dalam situasi seperti ini, negara tampak gagal memahami makna Reformasi secara substantif. Reformasi seolah hanya berhasil mengganti wajah kekuasaan, tetapi belum mampu mengubah watak dasar penyelenggaraan negara.
Persoalan pasca-Reformasi tentu tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kegagalan elite politik atau lemahnya institusi demokrasi. Menghidupkan kembali gagasan tentang pemerintahan otoriter dengan dalih stabilitas nasional jelas bukan solusi yang patut dipertimbangkan. Di tengah perdebatan mengenai siapa yang patut dipersalahkan atas stagnasi Reformasi, terdapat satu aspek yang kerap luput dibicarakan secara serius, yakni kegagalan pendidikan sejarah dalam menanamkan kesadaran kritis. Generasi muda tumbuh tanpa pemahaman yang utuh mengenai alasan mengapa Reformasi pernah menjadi sebuah tuntutan yang mendesak. Ketidaktahuan tersebut pada akhirnya melahirkan jarak antara generasi penerus dengan semangat perubahan itu sendiri.
Pendidikan Sejarah yang Menghindari Kebobrokan Bangsa
Jika diamati secara seksama, kurikulum sejarah di Indonesia masih cenderung membangun narasi yang selektif dan tidak sepenuhnya jujur. Sejak pendidikan dasar, peserta didik lebih banyak diperkenalkan pada kisah-kisah heroik tentang perjuangan bangsa dan pengagungan tokoh-tokoh nasional. Sejarah diajarkan sebagai ruang glorifikasi, bukan sebagai medium refleksi kritis terhadap berbagai kegagalan bangsa sendiri. Kebobrokan masa lalu justru sering dipinggirkan atau disederhanakan agar tidak mengganggu narasi kebanggaan nasional. Akibatnya, sejarah kehilangan fungsi pentingnya sebagai sarana evaluasi kolektif.
Narasi mengenai Soekarno, misalnya, hampir selalu ditempatkan dalam bingkai proklamator dan pemimpin besar dengan berbagai capaian monumental. Namun, pembahasan mengenai represi terhadap lawan politik, konsolidasi kekuasaan yang berlebihan, hingga proyek-proyek politik dan ekonomi menjelang 1965 yang memperburuk kondisi negara sering kali tidak diajarkan secara kritis. Hal serupa terjadi pada Soeharto yang terus dikenang sebagai Bapak Pembangunan. Tanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan sipil, serta penguatan oligarki selama 32 tahun pemerintahan justru kerap diredam dalam narasi pendidikan formal. Tokoh-tokoh besar diajarkan sebagai simbol keberhasilan, tetapi sisi gelap kekuasaan mereka dihindari dari ruang pembelajaran.
Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan pemahaman sejarah yang timpang. Banyak yang bahkan tidak memahami sejarah bangsanya sendiri secara mendalam. Kebanggaan nasional dibangun, tetapi kesadaran terhadap kesalahan historis tidak ditanamkan secara memadai. Padahal, bangsa yang sehat bukanlah bangsa yang hanya mampu merayakan keberhasilan masa lalu, melainkan bangsa yang berani mengakui dan mempelajari kegagalannya sendiri. Tanpa keberanian tersebut, pendidikan sejarah hanya akan menghasilkan hafalan, bukan kesadaran.
Distorsi Sejarah Nasional dan Hilangnya Kesadaran Kritis
Ironi semakin tampak ketika melihat bagaimana sejarah nasional disusun dalam konteks yang lebih luas. Dalam buku pelajaran, Indonesia digambarkan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga sering kali digambarkan sebagai bangsa yang menjaga citra penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap kebijakan yang diambil. Namun dalam praktik historis, berbagai kontradiksi justru terjadi dan jarang dibahas secara terbuka. Narasi ideal sering kali tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang pernah berlangsung.
Pendudukan Timor Timur, misalnya, selama bertahun-tahun dikemas dalam istilah “integrasi” yang terdengar legal dan heroik. Sementara itu, penderitaan masyarakat lokal dan berbagai pelanggaran HAM yang menyertainya jarang dibahas secara jujur dalam ruang pendidikan. Bahasa sejarah digunakan untuk melunakkan luka politik dan mengaburkan tanggung jawab negara. Generasi penerus kemudian mewarisi narasi yang rapi, tetapi kehilangan kesempatan memahami kompleksitas moral di balik kebijakan tersebut. Sejarah akhirnya lebih berfungsi sebagai alat legitimasi daripada sarana pembelajaran.
Hal yang sama juga tampak dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Prinsip politik luar negeri bebas aktif sering diajarkan sebagai identitas diplomasi nasional yang membanggakan. Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan justru menunjukkan kecenderungan pragmatis dan transaksional. Masuknya investasi asing secara besar-besaran pada masa Orde Baru, misalnya, menunjukkan bahwa Indonesia kerap menyesuaikan orientasi politik luar negeri demi menopang keberlangsungan rezim, bukan semata demi kepentingan nasional jangka panjang. Narasi resmi menyebut kemandirian, tetapi praktiknya justru sering menunjukkan ketergantungan terhadap kekuatan eksternal.
Distorsi semacam ini menghasilkan generasi yang mengenal slogan, tetapi tidak memahami kontradiksi. Sejarah yang dipoles sedemikian rupa hanya melahirkan kenyamanan intelektual, bukan keberanian untuk mempertanyakan keadaan. Ketika narasi resmi diterima tanpa kritik, ruang berpikir historis menjadi tumpul. Padahal, kemampuan membaca kontradiksi sejarah merupakan fondasi penting bagi tumbuhnya warga negara yang kritis. Tanpa fondasi tersebut, masyarakat akan mudah menerima pengulangan kesalahan yang sama.
Penulisan ulang sejarah Indonesia yang belakangan digulirkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi contoh yang patut dicermati. Secara normatif, pembaruan historiografi memang merupakan kebutuhan akademik apabila ditemukan sumber atau temuan baru. Namun persoalan utamanya bukan terletak pada pembaruan tersebut, melainkan pada arah politik dan kepentingan yang menyertainya. Ketika sejarah ditulis untuk melayani kekuasaan, sejarah kehilangan fungsi utamanya sebagai alat pendidikan publik. Sejarah yang seharusnya membebaskan justru berisiko kembali menjadi instrumen pembentukan kepatuhan.
Reformasi Membutuhkan Keberanian Mengajarkan Sejarah yang Jujur
Jika terdapat korelasi antara absennya pendidikan sejarah yang kritis dengan mandeknya Reformasi, maka solusi yang dibutuhkan tidak dapat sekadar berupa perubahan administratif dalam kurikulum. Dibutuhkan keberanian politik dan keberanian akademik untuk menempatkan sejarah sebagai ruang evaluasi nasional. Reformasi pendidikan sejarah harus diarahkan pada pembentukan kesadaran, bukan sekadar penyesuaian materi ajar. Negara perlu memastikan bahwa ruang kelas menjadi tempat tumbuhnya refleksi, bukan sekadar tempat reproduksi narasi resmi. Tanpa langkah tersebut, pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang patuh, tetapi tidak peka terhadap persoalan bangsanya.
Pertama, pengajaran sejarah harus diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis, bukan sekadar hafalan kronologi. Peserta didik harus diperkenalkan pada sisi gelap perjalanan bangsa, termasuk kekerasan politik, praktik korupsi yang terinstitusionalisasi, serta berbagai kebijakan negara yang gagal melindungi warganya. Mengakui kebobrokan sejarah bukan berarti merendahkan bangsa, melainkan menunjukkan kedewasaan dalam bernegara. Kesadaran sejarah yang jujur justru akan memperkuat tanggung jawab moral generasi penerus. Bangsa yang berani melihat kesalahannya sendiri akan lebih siap mencegah kesalahan itu terulang.
Kedua, negara perlu memberi ruang yang lebih luas bagi historiografi yang independen. Akademisi, peneliti, dan lembaga pendidikan harus terbebas dari tekanan politik dalam menyusun dan mengajarkan sejarah. Selama sejarah terus dijadikan alat legitimasi kekuasaan, masyarakat akan terus mewarisi ingatan yang tidak utuh. Kebebasan akademik menjadi syarat utama agar sejarah dapat ditulis secara lebih objektif dan bertanggung jawab. Tanpa independensi tersebut, pendidikan sejarah akan tetap terjebak dalam kepentingan jangka pendek penguasa.
Ketiga, pendidikan sejarah harus dikaitkan langsung dengan realitas kontemporer. Korupsi, pelemahan demokrasi, pelanggaran HAM, hingga menguatnya oligarki politik harus dibaca sebagai persoalan yang memiliki akar historis. Generasi muda perlu memahami bahwa berbagai masalah hari ini bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari pola yang berulang karena bangsa ini gagal belajar dari masa lalu. Pemahaman semacam ini penting agar sejarah tidak berhenti sebagai catatan masa lampau, tetapi menjadi alat membaca masa kini. Dengan demikian, sejarah dapat berfungsi sebagai panduan untuk memperbaiki arah masa depan.
Pada titik inilah persoalan Reformasi menemukan akar kegagalannya yang paling mendasar. Reformasi tidak pernah benar-benar berhasil, atau setidaknya mengalami kemacetan yang serius, karena generasi penerus tidak dibekali pemahaman yang utuh mengenai sejarah bangsanya sendiri. Ketika alasan-alasan yang melahirkan Reformasi tidak lagi dipahami secara kritis, semangat untuk menjaga dan melanjutkan cita-citanya pun perlahan menghilang. Bangsa yang melupakan sejarah kebobrokannya akan terus mengulang kebobrokan yang sama. Pada akhirnya, Reformasi hanya tinggal menjadi ritual tahunan tanpa makna perubahan yang nyata.
Penulis : Fikrudz Dzikri Al Farisy
Editor : Anisa Putri
