Perang antara Rusia dan Ukraina sejak 2022 tidak hanya mengguncang kawasan Eropa, tetapi juga menimbulkan efek domino yang menjalar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik ini menjadi pengingat kuat bahwa kebijakan domestik suatu negara tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Dalam konteks global yang saling terhubung, pendekatan intermestik menjadi kunci untuk memahami bagaimana dinamika internasional dapat memengaruhi arah kebijakan dalam negeri, khususnya di sektor ekonomi.
Salah satu dampak paling nyata dari perang ini adalah lonjakan harga energi dan pangan di pasar global. Rusia dikenal sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia, sementara Ukraina merupakan eksportir utama gandum. Ketika konflik pecah, distribusi energi dan bahan pangan terganggu, sehingga memicu kenaikan harga minyak dan komoditas pangan secara signifikan. Kondisi ini tidak hanya dirasakan negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia.
Bagi Indonesia, dampak tersebut terasa melalui kenaikan harga barang dan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah dihadapkan pada dilema dalam merespons situasi ini, salah satunya melalui kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan pengelolaan subsidi energi. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan anggaran negara agar tidak terbebani oleh lonjakan harga energi global serta mengendalikan risiko inflasi yang lebih luas.
Namun, kebijakan tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Kenaikan harga BBM berimbas langsung pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan angka-angka makro, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Sebagai perbandingan, Jerman menghadapi tantangan serupa dalam sektor energi akibat ketergantungannya pada gas Rusia. Negara tersebut bergerak cepat dengan mencari sumber energi alternatif dan menerapkan kebijakan penghematan energi secara masif. Respons ini menunjukkan pentingnya kesiapan sistem dan perencanaan strategis dalam menghadapi krisis global. Dari sini, Indonesia dapat belajar bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun saat krisis terjadi, tetapi harus dipersiapkan jauh sebelumnya.
Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia masih rentan terhadap guncangan global. Kebijakan yang diambil sering kali bersifat reaktif terhadap perubahan eksternal. Padahal, momentum krisis seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri. Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan kemandirian di sektor energi dan pangan. Dengan memperkuat produksi domestik, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi sehingga dampak dari gejolak global dapat diminimalkan.
Pendekatan intermestik memberikan peluang bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara lain sekaligus menyesuaikannya dengan konteks nasional. Penguatan cadangan energi dan pangan, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, serta optimalisasi kerja sama antar-lembaga menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Selain itu, dampak perang juga tercermin pada ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian global membuat investor cenderung berhati-hati dalam menanamkan modal di negara berkembang. Akibatnya, aliran investasi ke Indonesia berpotensi menurun, yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan nilai tukar dan meningkatnya harga barang impor. Kondisi ini mempertegas bahwa stabilitas ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh persepsi global terhadap risiko.
Gangguan terhadap rantai pasok global turut memperparah situasi. Banyak negara mengalami keterlambatan distribusi barang akibat terganggunya jalur perdagangan internasional. Indonesia, yang masih bergantung pada impor untuk sejumlah bahan baku industri, ikut merasakan dampaknya. Beberapa sektor industri menghadapi kendala produksi karena sulitnya memperoleh bahan baku atau meningkatnya harga komoditas.
Di sisi lain, dampak sosial juga tidak bisa diabaikan. Kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial, stabilisasi harga, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dapat berjalan secara tepat sasaran dan efektif.
Krisis global yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina menunjukkan bahwa dunia saat ini semakin terintegrasi. Guncangan di satu wilayah dapat dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, perencanaan kebijakan ekonomi tidak bisa lagi bersifat jangka pendek. Pemerintah perlu menyusun strategi yang lebih matang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sektor perdagangan internasional Indonesia juga mengalami tekanan akibat perubahan permintaan global dan meningkatnya biaya logistik. Jalur distribusi yang terganggu menyebabkan biaya pengiriman melonjak, sehingga memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dalam situasi ini, diversifikasi pasar ekspor dan penguatan sektor logistik domestik menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas perdagangan.
Perang Rusia dan Ukraina pada akhirnya menjadi cermin bahwa ketahanan ekonomi nasional harus dibangun secara menyeluruh. Tidak cukup hanya mengandalkan respons jangka pendek, tetapi diperlukan transformasi struktural yang mampu memperkuat daya tahan terhadap krisis global. Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki kebijakan ekonomi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi antara kepentingan domestik dan dinamika internasional.
Penulis : Nabila Aisyah Anjeli
Editor : Intan Permata
