Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Tanpa kepercayaan masyarakat, kewenangan yang dimiliki aparat negara akan kehilangan legitimasi moralnya. Oleh sebab itu, keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan atau tingkat keamanan yang tercipta, melainkan juga dari kemampuan aparat menjaga integritas dan etika profesi dalam setiap tindakan yang dilakukan.
Di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hukum. Dalam menjalankan mandat tersebut, setiap anggota Polri diwajibkan berpedoman pada standar moral dan profesional yang diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Di atas kertas, aturan mengenai etika profesi telah tersusun dengan cukup komprehensif. Tantangan sesungguhnya muncul ketika aturan tersebut harus diterapkan dalam situasi nyata yang sering kali penuh tekanan, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Dalam kondisi seperti itu, etika tidak lagi menjadi sekadar dokumen normatif, melainkan menjadi pedoman praktis yang menentukan kualitas pelayanan kepolisian.
Perspektif tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaji pada level paling dekat dengan masyarakat, yakni Kepolisian Sektor (Polsek). Sebagai satuan terdepan yang berinteraksi langsung dengan warga, Polsek menghadapi berbagai persoalan sosial secara konkret. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah Polsek Jabon di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Wilayah Jabon memiliki karakteristik yang berbeda dibanding kawasan perkotaan. Selain cakupan wilayah yang relatif luas, jumlah personel yang bertugas juga terbatas. Kondisi tersebut menuntut setiap anggota untuk menjalankan berbagai fungsi secara bersamaan, mulai dari pelayanan masyarakat, patroli keamanan, penanganan laporan, hingga pengamanan kegiatan publik. Dalam situasi seperti ini, etika profesi menjadi fondasi penting agar seluruh tugas dapat dijalankan secara profesional.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya bertumpu pada kekuasaan negara, tetapi juga pada legitimasi moral yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji praktik etika profesi di tingkat Polsek berarti juga mengkaji bagaimana kepercayaan publik dibangun dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara semi-terstruktur terhadap anggota aktif Polsek Jabon yang memahami mekanisme operasional, pengawasan, serta penerapan etika profesi di lingkungan kerjanya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman empiris yang tidak selalu terlihat dalam dokumen resmi atau data statistik.
Sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto, wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mengenai realitas subjektif yang dialami narasumber secara langsung. Melalui pendekatan tersebut, diperoleh gambaran mengenai bagaimana etika profesi diterapkan dalam praktik sehari-hari.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan terhadap anggota dilakukan secara melekat dan berkesinambungan. Setiap aktivitas anggota yang bertugas di lapangan dipantau melalui laporan kegiatan serta evaluasi rutin. Pengawasan dimulai sejak apel pagi yang berlangsung antara pukul 06.00 hingga 08.00, dilanjutkan dengan pembagian tugas dan pengarahan terkait situasi keamanan wilayah.
Menurut narasumber, setiap anggota wajib melaporkan aktivitas yang dilakukan selama bertugas karena seluruh kegiatan berkaitan langsung dengan keamanan wilayah hukum Polsek Jabon. Pola pengawasan seperti ini menunjukkan bahwa kontrol internal tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga dibangun melalui budaya kerja yang menekankan tanggung jawab bersama.
Menariknya, keterbatasan jumlah personel justru menciptakan sistem pengawasan informal yang relatif kuat. Dalam satuan yang hanya beranggotakan sekitar lima hingga tujuh personel, setiap tindakan anggota mudah diketahui oleh rekan kerja maupun pimpinan. Situasi ini membuat potensi penyimpangan lebih cepat terdeteksi dibanding organisasi yang lebih besar.
Aspek lain yang mengemuka dari hasil wawancara adalah penanganan pelanggaran etika. Narasumber menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi di lingkungan Polsek Jabon umumnya bersifat ringan, seperti keterlambatan masuk kantor atau keterlambatan melaksanakan tugas. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui teguran lisan.
Apabila pelanggaran tetap berulang, kasus akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi melalui Sipropam dan Paminal Polres Sidoarjo. Mekanisme ini memperlihatkan adanya sistem akuntabilitas yang berjalan secara berjenjang sehingga setiap pelanggaran memperoleh penanganan sesuai tingkat keseriusannya.
Hal yang paling ditekankan oleh narasumber bukan sekadar kedisiplinan waktu, melainkan menjaga netralitas dan menghindari keberpihakan dalam penanganan suatu perkara. Dalam perspektif etika profesi, sikap tidak memihak merupakan prinsip mendasar yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Temuan lain yang cukup penting adalah penegasan mengenai kewajiban penggunaan Surat Perintah Tugas (Sprint) dalam setiap penugasan lapangan. Menurut narasumber, anggota yang bertugas tanpa Sprint dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menjalankan tindakan kepolisian.
Prinsip tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang menjadi dasar legalitas tindakan aparat. Setiap kegiatan pengamanan, baik pengamanan masyarakat maupun pengamanan unjuk rasa, harus diawali dengan briefing dan penerbitan Sprint kepada personel yang ditugaskan.
Dalam konteks negara hukum, keberadaan Sprint memiliki arti yang sangat penting. Dokumen tersebut bukan hanya memberikan kewenangan kepada anggota, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan yang memungkinkan setiap tindakan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Persoalan etika juga tampak dalam situasi yang melibatkan tekanan emosional tinggi, seperti pengamanan aksi unjuk rasa. Narasumber menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan tugas selalu dilakukan Apel Pergeseran Pasukan (APP) yang berisi arahan mengenai prosedur pengamanan dan pengendalian diri.
Setiap anggota diingatkan untuk tidak terpancing provokasi, menghindari penggunaan kekerasan yang tidak diperlukan, serta tetap menjaga profesionalisme meskipun menghadapi situasi yang menegangkan. Kesadaran bahwa polisi adalah manusia yang juga memiliki emosi menjadi alasan mengapa pengendalian diri memperoleh perhatian besar dalam setiap pengarahan.
Dalam perspektif etika profesi, kemampuan mengendalikan emosi merupakan bentuk profesionalisme yang sering kali luput dari perhatian. Banyak orang menganggap tugas kepolisian hanya berkaitan dengan pengetahuan hukum dan keterampilan teknis. Padahal, kemampuan menjaga sikap ketika menghadapi tekanan, kritik, maupun provokasi merupakan bagian penting dari kualitas seorang aparat penegak hukum.
Temuan berikutnya berkaitan dengan mekanisme koordinasi lintas wilayah atau Bawah Kendali Operasi (BKO). Narasumber menjelaskan bahwa Polsek Jabon belum pernah menangani pengamanan unjuk rasa secara mandiri karena kondisi wilayah yang relatif kondusif. Namun, personel Polsek Jabon kerap dilibatkan dalam pengamanan di wilayah lain di bawah koordinasi Polres Sidoarjo.
Wilayah yang sering menjadi tujuan penugasan BKO antara lain Kota Sidoarjo, Tanggulangin, Wonoayu, dan Waru. Praktik ini menunjukkan bahwa keterbatasan personel tidak membuat Polsek Jabon terisolasi dari sistem organisasi yang lebih besar.
Dari sudut pandang organisasi, mekanisme BKO mencerminkan bentuk profesionalisme institusional yang matang. Satuan tidak memaksakan diri menangani persoalan di luar kapasitasnya, tetapi memilih membangun koordinasi dengan unit yang memiliki sumber daya lebih memadai. Sikap seperti ini justru memperkuat kualitas pelayanan publik karena keputusan diambil berdasarkan pertimbangan kemampuan nyata, bukan semata-mata prestise organisasi.
Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika profesi tidak selalu bergantung pada kelengkapan sumber daya. Pengalaman Polsek Jabon memperlihatkan bahwa integritas dapat tetap dijaga meskipun jumlah personel terbatas. Pengawasan yang melekat, kepatuhan terhadap prosedur, penegakan disiplin secara berjenjang, serta koordinasi yang baik menjadi faktor penting yang mendukung terpeliharanya standar profesional.
Kajian ini juga memperlihatkan bahwa etika profesi sesungguhnya hidup dalam praktik sehari-hari, bukan hanya dalam dokumen regulasi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, netralitas, dan pengendalian diri memperoleh makna ketika diterapkan dalam tindakan nyata di lapangan.
Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan satu satuan kepolisian dan satu narasumber utama. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penelitian lanjutan dapat melibatkan lebih banyak responden, observasi langsung, serta telaah dokumen seperti Sprint dan laporan Sipropam guna memperkuat validitas temuan.
Bagi mahasiswa hukum maupun calon penegak hukum, pengalaman Polsek Jabon memberikan pelajaran penting bahwa etika profesi bukan sekadar teori yang dipelajari di ruang kuliah. Etika merupakan kompas moral yang akan terus diuji dalam situasi nyata, terutama ketika keterbatasan sumber daya, tekanan pekerjaan, dan tuntutan masyarakat hadir secara bersamaan.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa profesionalisme kepolisian tidak hanya dibangun melalui kewenangan dan kemampuan teknis, tetapi juga melalui komitmen untuk tetap bertindak sesuai aturan, menjaga integritas, serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Di titik inilah kepercayaan masyarakat tumbuh dan legitimasi institusi penegak hukum dapat terus dipertahankan.
Penulis : Raka Bayu Airlangga | UIN Sunan Ampel Surabaya
Editor : Anisa Putri
