Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, semestinya menjadi contoh dalam menegakkan nilai keadilan sebagaimana diajarkan oleh agama. Namun, realitas di lapangan jauh dari harapan. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru sering tampak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebuah ironi yang terus mengusik nurani publik.
Pernah kita dengar, seorang warga kecil dijatuhi hukuman berat karena mencuri makanan untuk bertahan hidup, sementara koruptor yang merugikan negara hingga miliaran rupiah justru mendapat potongan hukuman atau fasilitas istimewa di penjara. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa hukum seolah lebih keras pada rakyat kecil dan begitu lunak pada mereka yang berkuasa?
Sistem hukum di Indonesia kerap kali tidak mampu berdiri tegak karena lemahnya integritas penegak hukum. Uang dan kekuasaan menjadi faktor penentu arah keadilan. Ketika koruptor bisa menyuap atau memanfaatkan celah hukum, rakyat kecil hanya bisa pasrah karena tak memiliki daya untuk melawan. Prinsip “semua orang sama di hadapan hukum” seolah menjadi kalimat hampa tanpa makna di hadapan kenyataan sosial.
Padahal, hukum seharusnya netral dan tidak berpihak pada siapa pun. Namun, netralitas hukum tidak akan berarti apa-apa jika keadilan substantif justru dikalahkan oleh kepentingan dan transaksi di balik meja. Hukum tanpa nurani hanya akan menjadi alat untuk menindas yang lemah.
Sudah saatnya penegakan hukum di Indonesia dibenahi secara menyeluruh. Pengawasan terhadap aparat hukum harus diperketat agar mafia peradilan tidak lagi leluasa bermain. Proses hukum mesti dilakukan secara transparan, tidak bertele-tele, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Hakim dan jaksa harus menegakkan hukum dengan hati nurani, bukan dengan kalkulasi politik atau keuntungan pribadi.
Selain itu, pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat perlu diperkuat. Masyarakat harus memahami hak-haknya agar tidak mudah ditindas. Prinsip keadilan universal seperti kesetaraan, kejujuran, dan tanggung jawab harus menjadi dasar dalam setiap keputusan hukum.
Mewujudkan hukum yang adil bukanlah tugas satu pihak. Diperlukan komitmen kolektif dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima, bukan alat kekuasaan. Hanya dengan begitu, keadilan sejati dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan.
Penulis : Selpi Rahmadani | UIN Raden Intan Lampung
Editor : Anisa Putri
