Bandung, Sorotnesia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan dengan menargetkan aktivasi 1.000 RW terintegrasi hingga Juni 2026. Program ini menjadi strategi utama kota dalam memperkuat penanganan sampah rumah tangga sekaligus menekan laju penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) yang meningkat pada musim hujan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan saat ini hampir 500 RW telah menjalankan tiga program unggulan Pemkot, yakni Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), Buruan Sae (pemanfaatan halaman rumah untuk ketahanan pangan), serta Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
Sinergi ketiga program itu, kata dia, terbukti memperbaiki sirkulasi sampah sekaligus meminimalkan potensi munculnya sarang nyamuk Aedes aegypti di kawasan padat penduduk.
“Kita terbantu dengan 500 RW yang sudah bergerak. Namun masih ada seribu RW lagi yang harus diaktifkan agar sistem sirkulernya merata. Kalau semua terhubung, risiko lingkungan yang memicu DBD bisa ditekan,” ujar Farhan, Selasa (18/11/2025).
Ia optimistis percepatan dapat dicapai dengan dukungan warga. “Saya yakin warga Bandung mau bergerak bersama. Tidak mungkin kita berdiri sendiri menghadapi persoalan sebesar ini,” katanya.
Kolaborasi Akademisi hingga Pengusaha
Menjawab pertanyaan publik soal penyelesaian persoalan sampah kota, Farhan menegaskan Pemkot Bandung kini membuka ruang kolaborasi lebih luas. Pemkot, kata dia, mengundang akademisi, peneliti, dan pelaku usaha yang memiliki teknologi atau gagasan pengelolaan sampah untuk terlibat dalam rangkaian diskusi solusi.
“Semua sumber daya yang kita punya sedang dikerahkan. Kota ini terbuka bagi siapa pun yang punya ide untuk pemilahan, pengolahan, pemantauan, atau pemusnahan sampah. Bandung sedang mencari teknologi yang paling sesuai dengan karakter wilayah,” ujarnya.
Farhan juga menyinggung penunjukan Dadang, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, sebagai pengarah strategi persampahan. Menurut dia, pengalaman Dadang saat menjabat Camat Bandung Kulon ketika berhasil mengembangkan sistem persampahan di tingkat kecamatan perlu direplikasi ke wilayah lain.
“Ilmunya harus diturunkan ke seluruh wilayah. Kita mulai dari TPS sebagai hilir, lalu alurnya naik ke warga. Hulunya nanti beres bersama-sama,” kata Farhan.
Penyesuaian Fasilitas Berdasarkan Karakter Sampah
Dalam skema revitalisasi, Pemkot Bandung menetapkan penyesuaian fasilitas persampahan berdasarkan karakter dan volume sampah di tiap titik. TPS berbasis pasar seperti Pasar Gedebage, Pasar Anyar, dan Pasar Caringin akan diperkuat dengan biodigester karena dominasi sampah organik. Di Pasar Caringin, pengelolaan bahkan melibatkan pihak ketiga yang mengoperasikan fasilitas pemrosesan organik secara mandiri.
Sementara kawasan seperti Tegallega, Babakan Sari, serta beberapa permukiman padat penduduk mulai memanfaatkan insinerator untuk pemusnahan sampah. Pemkot menargetkan 15 unit insinerator berkapasitas 10 ton beroperasi di seluruh kota hingga akhir 2025.
Farhan menambahkan, insinerator tidak langsung mencapai kapasitas penuh pada hari pertama beroperasi. “Banyak warga mengira insinerator bisa bekerja penuh sejak hari pertama. Padahal, butuh proses sekitar satu bulan untuk mencapai kontinuitas 24 jam. Tapi kita optimistis seluruh unit berfungsi maksimal sebelum akhir tahun,” jelasnya.
Tantangan Akhir Tahun
Menurut Farhan, periode akhir tahun selalu menjadi momentum paling berat bagi pengelolaan sampah kota. Aktivitas ekonomi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) memicu lonjakan volume sampah yang signifikan. Ia meminta DLH, kecamatan, kelurahan, dan penggerak RW bekerja ekstra pada dua minggu terakhir tahun ini.
“Akhir tahun ini sangat menantang. Tapi kita punya kemampuan dan komitmen untuk mengatasinya. Kritik warga itu wajar dan penting. Itu tandanya masyarakat ingin ikut membangun kota,” kata Farhan.
Melihat kebutuhan di lapangan, Pemkot Bandung juga menargetkan pembangunan lima titik insinerator baru pada 2026. Penempatannya akan disesuaikan dengan peta wilayah yang memiliki tingkat penumpukan sampah tertinggi.
Di sisi anggaran, Farhan memastikan porsi pembiayaan untuk sektor persampahan dalam APBD 2025 dan 2026 tetap berada di angka 4 persen dari total anggaran daerah. “Ini menunjukkan keseriusan kita menjaga keberlanjutan layanan persampahan,” ujarnya.
Penulis : Wira Pratama
Editor : Anisa Putri
