Jakarta, Sorotnesia.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Arahan tersebut mendorong pemerintah memperkuat integrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar program prioritas berjalan efektif.
Menindaklanjuti hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Sekretariat Negara membahas langkah strategis dalam membangun arsitektur kebijakan yang terintegrasi. Fokusnya adalah memastikan keselarasan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program prioritas nasional.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, keberhasilan dan keberlanjutan PHTC membutuhkan pendekatan collaborative governance dan network governance. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami ingin memastikan adanya sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat, kolaborasi semakin kuat, dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rini usai rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Rini menegaskan, keberhasilan program prioritas nasional tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan sistem pemerintahan bekerja secara terintegrasi. Hal ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, pengendalian pelaksanaan, hingga koordinasi lintas instansi.
Menurut dia, melalui pendekatan network governance, setiap instansi pemerintah menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan. Dengan demikian, capaian pembangunan tidak lagi menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintahan.
“Program seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan hanya dapat berhasil jika dijalankan secara kolaboratif antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Rini.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Presiden, kata dia, menginginkan birokrasi yang responsif, adaptif terhadap perubahan, serta tidak lagi mempersulit masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menilai penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) menjadi faktor kunci. ASN dituntut profesional, berintegritas, serta mampu menjadi motor penggerak perubahan di dalam birokrasi.
“Sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan SDM ASN menjadi krusial untuk memastikan aparatur yang mendukung program prioritas dapat dikelola secara optimal,” ujar Rini.
Upaya penguatan integrasi kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai agenda strategis pemerintah sekaligus memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penulis : HUMAS MENPANRB
Editor : Anisa Putri
