Banjarbaru, Sorotnesia.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi pada Senin, 12 Januari 2026. Program pendidikan gratis berasrama ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat bukan hanya sebagai fasilitas pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan terpadu.
Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, yang berada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Acara diikuti secara daring oleh seluruh Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 11.10 Wita. Ia langsung meninjau sejumlah fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium biologi, perpustakaan, teater mini, ruang makan, dan asrama siswa. Meski cuaca mendung, suasana penyambutan berlangsung hangat. Sejumlah siswa menampilkan yel-yel, kesenian Banjar, serta atraksi budaya lainnya.
Selepas peninjauan, Presiden secara simbolis menekan tombol sirine sebagai tanda peresmian resmi 166 Sekolah Rakyat. Perwakilan siswa dari berbagai daerah turut tampil dalam acara tersebut, menampilkan paduan suara, teater, pidato, dan baris-berbaris variasi.
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga terkait yang berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai langkah berani pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan struktural.
“Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini. Terus terang saya cukup bahagia dan terharu melihat dampak dari usaha kita,” ujar Prabowo di hadapan para tamu undangan dan siswa.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul—melaporkan bahwa 166 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi dengan kapasitas total 15.945 siswa. Program ini didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
“Total ada 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul.
Pada tahap awal, sebagian besar Sekolah Rakyat masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, serta aset pemerintah daerah. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum telah memulai pembangunan 104 gedung permanen Sekolah Rakyat secara bertahap.
Prabowo menargetkan jumlah Sekolah Rakyat akan bertambah menjadi 500 unit dalam beberapa tahun ke depan, dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa per sekolah. Menurutnya, perluasan ini penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.
“Saya yakin kita akan mencapai target 500 sekolah. Pada akhirnya, setiap sekolah diharapkan mampu menampung sekitar 1.000 siswa,” ujar Presiden.
Kepala Negara mengaku bangga melihat perkembangan siswa setelah enam bulan mengikuti program Sekolah Rakyat. Menurutnya, perubahan sikap, disiplin, dan kemampuan siswa terlihat nyata, baik dalam penampilan maupun prestasi yang telah diraih.
“Saya sendiri sulit menahan air mata, sama seperti Menteri Sosial. Kami terharu dan bangga melihat anak-anak kita. Ini mengingatkan kita mengapa keputusan berani ini harus diambil sejak awal,” katanya.
Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu. Selain pendidikan formal, program ini mengintegrasikan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi, mulai dari pemberdayaan orang tua siswa, perbaikan rumah melalui program 3 juta rumah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga jaminan kesehatan melalui skema PBI-JK.
Keluarga siswa juga mendapatkan akses bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Sembako). Selain itu, mereka didorong untuk bergabung dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Di lingkungan Sekolah Rakyat, siswa tidak hanya menerima pelajaran akademik, tetapi juga pendidikan karakter dan keterampilan vokasional. Pemerintah menerapkan pendekatan DNA Talent Mapping untuk memetakan minat dan bakat siswa sejak awal masuk sekolah.
Melalui pendekatan ini, siswa dibimbing sesuai dengan potensi masing-masing. Mereka yang berprestasi akademik didorong melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sementara yang memiliki minat keterampilan diarahkan ke jalur vokasi atau dunia kerja.
Acara peresmian turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Luar Negeri Sugiono.
Sejumlah kepala daerah juga hadir, menandakan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap keberlanjutan program Sekolah Rakyat.
Pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan terus dievaluasi dan dikembangkan agar tidak sekadar menjadi program sosial, tetapi benar-benar menghasilkan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin. Tantangan ke depan, menurut Prabowo, adalah memastikan kualitas pengelolaan, pemerataan akses, serta keberlanjutan pendanaan.
Dengan perluasan bertahap, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi model baru pendidikan inklusif yang berorientasi pada pemerataan kesempatan dan pengurangan ketimpangan sosial.
Penulis : Fitri Handayani
Editor : Fadli Akbar
