Pernahkah kita membayangkan bahwa menghirup udara pagi yang bersih bisa menjadi sesuatu yang mewah? Bagi sebagian masyarakat, udara segar mungkin dianggap sebagai bagian biasa dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi warga yang tinggal di wilayah terdampak kabut asap, membuka jendela rumah justru dapat berarti membiarkan polusi masuk ke ruang keluarga. Aktivitas sederhana seperti berolahraga, berangkat sekolah, atau bekerja di luar rumah pun berubah menjadi risiko bagi kesehatan.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang gangguan lingkungan. Ada hak dasar warga negara yang dipertaruhkan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan konstitusional tersebut menempatkan lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.
Namun, jaminan itu menghadapi ujian ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang kali menyelimuti permukiman dengan asap. Langit yang seharusnya menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat berubah kelabu. Kualitas udara memburuk, aktivitas warga terganggu, dan ancaman penyakit pernapasan meningkat. Dalam situasi seperti ini, hak atas lingkungan yang sehat tidak cukup dijamin melalui rumusan hukum. Negara harus membuktikan kehadirannya melalui pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum yang efektif.
Karhutla bukan persoalan yang dapat terus diperlakukan sebagai bencana musiman. Peristiwa yang berulang menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola lingkungan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta konsistensi penegakan hukum. Ketika kebakaran terus terjadi dan masyarakat kembali menghadapi kabut asap, evaluasi terhadap kebijakan pencegahan menjadi mendesak. Sebab, dampaknya tidak berhenti pada kerusakan vegetasi, tetapi menjalar hingga kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan kualitas hidup masyarakat.
Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Angka 288.540 kasus ISPA yang disebut dalam laporan terkait persoalan ini memperlihatkan besarnya beban kesehatan yang harus diperhatikan. Jika benar sekitar 22,5 persen dari kasus tersebut melibatkan anak balita, situasinya menjadi semakin mengkhawatirkan. Kelompok usia ini memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap paparan polusi udara karena sistem pernapasannya masih berkembang.
Angka statistik tersebut tidak boleh berhenti sebagai deretan data dalam laporan pemerintah. Di balik setiap kasus terdapat warga yang harus menjalani pemeriksaan, mengeluarkan biaya pengobatan, membatasi aktivitas, bahkan kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain dengan aman justru harus menghadapi ancaman kesehatan akibat kualitas udara yang memburuk.
Dampak tersebut juga memperlihatkan bahwa krisis lingkungan tidak membebani semua kelompok masyarakat secara setara. Keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas mungkin memiliki akses yang lebih rendah terhadap masker berkualitas, layanan kesehatan, atau tempat tinggal sementara yang lebih aman dari paparan asap. Pekerja lapangan, pedagang kecil, pengemudi, serta masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas luar ruangan juga sulit sepenuhnya menghindari paparan polusi.
Karena itu, kabut asap tidak hanya menjadi persoalan ekologis dan kesehatan, tetapi juga persoalan keadilan sosial. Masyarakat yang tidak memiliki kendali atas pembukaan lahan atau aktivitas pembakaran justru harus menanggung konsekuensinya. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara pihak yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan lahan dan warga yang menanggung kerugian akibat kerusakan lingkungan.
Dalam kondisi darurat, pemerintah memang perlu mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas luar ruangan, menggunakan masker yang sesuai, dan segera mencari pertolongan medis ketika mengalami gangguan pernapasan. Informasi kualitas udara juga harus disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami. Namun, langkah-langkah tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai penyelesaian utama.
Mengimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah bukanlah jawaban yang memadai apabila sumber pencemaran terus dibiarkan. Tidak semua warga memiliki rumah dengan ventilasi dan perlindungan yang baik. Tidak semua pekerja dapat menghentikan aktivitasnya karena harus memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak juga tidak mungkin terus-menerus kehilangan kesempatan belajar akibat sekolah yang terganggu oleh kabut asap.
Pemerintah harus bergerak lebih jauh dari sekadar mengelola dampak. Pencegahan perlu dilakukan sebelum kebakaran meluas, melalui pemantauan kawasan rawan, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, kesiapan personel pemadam, serta koordinasi antarlembaga. Penanganan juga harus disertai keterbukaan informasi mengenai titik kebakaran, kualitas udara, wilayah terdampak, dan langkah perlindungan kesehatan yang perlu dilakukan masyarakat.
Kerusakan akibat karhutla pun tidak hanya menyangkut kehidupan manusia. Ekosistem hutan dan habitat satwa liar ikut terancam. Peristiwa kematian 12 ekor bekantan akibat karhutla di Desa Balimau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, pada September 2026 menjadi salah satu gambaran nyata dampak kebakaran terhadap keanekaragaman hayati. Kematian satwa dilindungi tersebut menunjukkan bahwa kebakaran dapat menghancurkan habitat dan mengancam kehidupan spesies yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri dari kobaran api.
Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan yang keberadaannya memiliki nilai ekologis penting. Kehilangan individu satwa akibat kebakaran bukan sekadar persoalan jumlah populasi. Kerusakan habitat juga dapat mengganggu pola pergerakan, ketersediaan sumber pakan, dan keberlanjutan kehidupan satwa dalam jangka panjang. Pemulihan kawasan yang terbakar pun tidak dapat dilakukan secara instan karena ekosistem membutuhkan waktu untuk kembali menjalankan fungsinya.
Kejadian tersebut semestinya menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan manusia dalam jangka pendek. Hutan memiliki fungsi ekologis yang menopang kehidupan berbagai spesies sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika habitat rusak, dampaknya dapat meluas melampaui batas wilayah kebakaran.
Di tengah berbagai kerugian tersebut, penegakan hukum menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Negara harus memastikan bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan diproses sesuai ketentuan hukum. Penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang memberikan perintah, memperoleh keuntungan, atau membiarkan terjadinya pelanggaran.
Perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran atau melanggar kewajiban pengelolaan lingkungan harus menerima konsekuensi hukum secara proporsional dan tegas. Pengawasan perizinan juga perlu diperkuat agar tidak ada ruang bagi praktik pembukaan lahan yang merusak lingkungan. Selain penindakan, kewajiban pemulihan kawasan terdampak harus menjadi perhatian utama. Sanksi tanpa pemulihan hanya akan menyisakan kerusakan yang terus diwariskan kepada masyarakat dan generasi berikutnya.
Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat ketika kabut asap terjadi. Fasilitas kesehatan harus memiliki kesiapan untuk menangani peningkatan pasien ISPA, khususnya anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Sekolah dan tempat kerja juga perlu memiliki prosedur yang jelas ketika kualitas udara mencapai tingkat yang membahayakan. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada data pemantauan kualitas udara yang akurat, bukan sekadar perkiraan atau respons setelah keluhan masyarakat meningkat.
Masyarakat tentu memiliki peran dalam menjaga lingkungan, termasuk tidak melakukan pembakaran lahan dan melaporkan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh digunakan untuk mengalihkan kewajiban negara dan pelaku usaha. Pemerintah tetap memegang tanggung jawab utama dalam memastikan pengawasan berjalan, kebijakan diterapkan, dan hak warga terlindungi.
Kita perlu berhenti menganggap kabut asap sebagai konsekuensi yang harus diterima setiap musim kemarau. Pengulangan bencana bukan alasan untuk membiasakan masyarakat hidup dalam kondisi udara yang tidak sehat. Justru, setiap kejadian seharusnya menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan, mengukur kegagalan pencegahan, dan memastikan pihak yang bertanggung jawab tidak lepas dari konsekuensi.
Hak atas udara bersih tidak boleh menjadi hak yang hanya dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah yang tidak terdampak kebakaran. Hak tersebut melekat pada setiap warga negara, tanpa memandang tempat tinggal maupun kemampuan ekonominya. Negara tidak cukup hadir dengan imbauan ketika asap telah memenuhi permukiman. Kehadirannya harus terlihat sejak tahap pencegahan, penanganan sumber kebakaran, perlindungan kesehatan, hingga pemulihan lingkungan.
Udara bersih bukan kemewahan, bukan pula fasilitas yang bergantung pada keberuntungan seseorang tinggal di wilayah mana. Ia merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin konstitusi. Ketika masyarakat harus mempertaruhkan kesehatannya hanya untuk menghirup udara, negara perlu mempertanyakan kembali efektivitas perlindungan lingkungan yang selama ini dijalankan. Jangan sampai jaminan hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat hanya kuat di atas kertas, tetapi kehilangan makna ketika warga benar-benar membutuhkannya.
Penulis : Anggira Khoirunnisa Burhan / UKM Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Editor : Anisa Putri
