Tujuh Partai Tak Ajukan Kader Pengganti Gibran, Kedewasaan Politik atau Kalkulasi Kekuasaan?

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Tujuh Partai dan Teka-Teki Politik Indonesia

Ilustrasi Tujuh Partai dan Teka-Teki Politik Indonesia

Keputusan tujuh partai menyerahkan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo Subianto menguji kedewasaan politik sekaligus transparansi hubungan antara partai dan kekuasaan.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026, perhatian publik beralih pada proses pengisian jabatan yang ditinggalkannya. Di tengah perkembangan tersebut, tujuh partai politik di DPR, yakni PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, menyatakan tidak mengusulkan kader masing-masing sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran. Mereka menyerahkan proses pengusulan nama kepada Presiden Prabowo Subianto. MPR RI+2

Sekilas, sikap tersebut dapat dibaca sebagai bentuk kedewasaan politik. Partai tidak memaksakan kadernya untuk mengisi jabatan strategis dan memilih menghormati mekanisme konstitusi. Namun, keputusan itu menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sikap tersebut benar-benar mencerminkan orientasi politik yang mengutamakan kepentingan bangsa, atau justru bagian dari kalkulasi elite dalam menjaga hubungan dengan kekuasaan?

Pertanyaan ini penting karena partai politik bukan sekadar kendaraan untuk memperoleh jabatan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, partai memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat, melakukan pendidikan politik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Perannya tidak boleh berhenti pada momentum pemilihan umum, pembentukan koalisi, atau pembagian posisi strategis. Partai harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Konstitusi Mengatur, Politik Tetap Berperan

Sikap tujuh partai tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut menempatkan Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama, sedangkan MPR bertugas memilih salah satunya. Artinya, partai politik tidak memiliki kewenangan formal untuk mengajukan calon secara langsung dalam mekanisme tersebut. JDIH DPR+1

Baca Juga :  Pancasila di Era Milenial: Pedoman Lintas Generasi dan Benteng Melawan Disinformasi Global

Dengan memahami ketentuan ini, keputusan partai untuk tidak mengusulkan kadernya sebenarnya bukan bentuk penyerahan kewenangan konstitusional yang memang tidak mereka miliki. Sikap tersebut lebih tepat dibaca sebagai pernyataan politik bahwa mereka tidak mendorong kader sendiri untuk dipertimbangkan Presiden.

Perbedaan ini penting agar publik tidak keliru memahami hubungan antara kewenangan hukum dan pengaruh politik. Meskipun konstitusi memberikan hak pengusulan kepada Presiden, partai tetap memiliki pengaruh melalui komunikasi politik, dukungan koalisi, dan hubungan antarelite. Dengan kata lain, tidak adanya kewenangan formal bukan berarti partai kehilangan peran dalam dinamika penentuan jabatan publik.

Di sinilah kualitas demokrasi diuji. Kepatuhan terhadap konstitusi memang merupakan syarat utama penyelenggaraan pemerintahan, tetapi belum cukup untuk menjamin proses politik berlangsung secara sehat. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana keputusan strategis diambil, pertimbangan apa yang digunakan, dan sejauh mana kepentingan publik menjadi dasar pertimbangan.

Jabatan Publik Bukan Ruang Transaksi Elite

Selama ini, dinamika politik Indonesia kerap memperlihatkan kuatnya pembicaraan mengenai koalisi, dukungan, dan distribusi jabatan. Perdebatan tentang siapa memperoleh posisi tertentu terkadang lebih menonjol dibandingkan pembahasan mengenai kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Situasi seperti ini dapat memperkuat persepsi bahwa kekuasaan menjadi tujuan utama aktivitas politik.

Padahal, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan. Jabatan tersebut membawa tanggung jawab konstitusional dan politik yang berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan. Sosok yang terpilih harus memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, pemahaman terhadap persoalan nasional, serta kemampuan bekerja sama dengan Presiden.

Karena itu, proses pengisian jabatan tidak semestinya didominasi pertimbangan kedekatan politik atau kepentingan kelompok. Dukungan partai memang merupakan bagian dari realitas politik, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan kelayakan seseorang menduduki jabatan publik.

Sikap tujuh partai dapat menjadi langkah positif apabila benar-benar mencerminkan kesediaan menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi organisasi. Namun, sikap tersebut juga perlu diuji melalui tindakan berikutnya. Apakah partai akan tetap kritis terhadap keputusan Presiden? Apakah mereka bersedia mendukung sosok yang memiliki kapasitas, meskipun bukan berasal dari lingkungan politiknya? Ataukah keputusan tidak mengajukan kader hanya menjadi cara untuk mempertahankan kenyamanan dalam koalisi?

Baca Juga :  Maqashid Syariah dan Pilihan Childfree: Menelaah Kemaslahatan serta Pengelolaan Ekonomi Keluarga

Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menuduh adanya kepentingan tersembunyi. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap proses politik yang menyangkut jabatan penting negara.

Publik Tidak Boleh Sekadar Menjadi Penonton

Dalam demokrasi, masyarakat tidak cukup hanya mengikuti perkembangan siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden. Publik perlu mengawasi proses pengambilan keputusan, menguji kelayakan calon, serta menilai apakah mekanisme yang ditempuh sesuai dengan konstitusi dan kepentingan negara.

Kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, setiap pemegang kekuasaan memperoleh legitimasi untuk menjalankan pemerintahan dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Pengawasan publik bukan bentuk gangguan terhadap proses politik, melainkan bagian penting dari demokrasi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pertanggungjawaban.

Nilai kerakyatan dalam Pancasila juga menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan harus berorientasi pada kepentingan bersama. Keputusan politik tidak semestinya hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan dan masa depan masyarakat luas.

Pengunduran diri Gibran dan proses pengisian jabatan yang menyusulnya menjadi ujian bagi seluruh aktor politik. Presiden perlu menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab, MPR harus menjalankan fungsi konstitusionalnya secara cermat, sementara partai politik tetap berkewajiban mengawal proses tersebut secara kritis.

Masyarakat pun perlu melihat persoalan ini lebih luas daripada sekadar perebutan kursi Wakil Presiden. Hal yang jauh lebih penting ialah memastikan sosok yang terpilih memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen untuk menjalankan amanah negara.

Kedewasaan politik tidak cukup ditunjukkan dengan tidak mengajukan kader sendiri. Ukurannya terletak pada keberanian menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan organisasi, konsistensi mengawal konstitusi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik. Jabatan publik bukan hadiah bagi partai atau kelompok politik, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Azzila Fernelia

Editor : Fadli Akbar

Follow WhatsApp Channel sorotnesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sebelum Menyalahkan Anak, Bercerminlah: Siapa yang Pertama Kali Membentuk Karakternya?
Rage Bait: Kita Marah, Mereka yang Meraup Keuntungan
Mengajar di Batas Sunyi: Pengabdian Relawan dan Persoalan Ketimpangan Pendidikan di Pelosok
Darurat Asap dan ISPA: Di Mana Hak Warga atas Udara Bersih?
Jamu Sedang Naik Daun,tetapi Siapa yang Menjaga Akar Tradisinya?
Daya Tahan Tubuh Tak Bisa Dibeli Per Botol: Menguji Janji Suplemen di Musim Hujan
Bangkit dari Kerapuhan, Belajar Menemukan Kekuatan untuk Tidak Menyerah
Dari Pinggiran ke Pusat: Pergeseran Peran Muslim di Eropa dan Amerika

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:55 WIB

Tujuh Partai Tak Ajukan Kader Pengganti Gibran, Kedewasaan Politik atau Kalkulasi Kekuasaan?

Sabtu, 14 November 2026 - 11:20 WIB

Sebelum Menyalahkan Anak, Bercerminlah: Siapa yang Pertama Kali Membentuk Karakternya?

Sabtu, 14 November 2026 - 11:02 WIB

Rage Bait: Kita Marah, Mereka yang Meraup Keuntungan

Sabtu, 14 November 2026 - 10:25 WIB

Mengajar di Batas Sunyi: Pengabdian Relawan dan Persoalan Ketimpangan Pendidikan di Pelosok

Jumat, 13 November 2026 - 15:15 WIB

Darurat Asap dan ISPA: Di Mana Hak Warga atas Udara Bersih?

Berita Terbaru

Ilustrasi: Panduan Memilih Atap Spandek yang Tepat. Dibuat dengan bantuan AI (OpenAI), 2026.

Narasi+

Cara Memilih Ukuran Standar Atap Spandek yang Tepat

Senin, 16 Nov 2026 - 16:24 WIB

Narasi+

Jenis-Jenis Sambungan Las pada Konstruksi Baja 

Senin, 16 Nov 2026 - 15:49 WIB