Apakah benar sekolah itu gratis? Bukankah ekonomi sangat berpengaruh dalam pendidikan? Wacana sekolah gratis sering kali memberikan harapan besar kepada masyarakat kita, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Konsep ini tentu menjadi angin segar bagi banyak orang yang selama ini hanya bisa memimpikan pendidikan layak. Namun, apakah sekolah benar-benar gratis? Atau sekadar janji yang sulit terealisasi?
Pendidikan dan kondisi ekonomi adalah dua faktor yang saling memengaruhi. Keduanya memiliki peran penting dan tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, pemerintah harus memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status ekonomi. Terutama bagi masyarakat kelas bawah, jaminan kemudahan akses pendidikan mutlak diperlukan untuk memutus rantai kemiskinan.
Sayangnya, kemerosotan ekonomi yang melanda berbagai daerah menjadi penghambat utama. Kemiskinan, yang tak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga di perkotaan, membuat banyak anak putus sekolah. Orang tua dari kalangan ekonomi lemah berharap banyak pada janji pemerintah tentang sekolah gratis. Namun, kenyataan yang mereka hadapi sering kali berbeda.
Janji pendidikan gratis sering kali menimbulkan salah paham. Banyak orang tua mengira bahwa sekolah gratis berarti tidak ada biaya sama sekali yang mereka. Namun, kenyataannya, masih banyak biaya yang harus dikeluarkan, seperti seragam, SPP bulanan, buku, dan kebutuhan lainnya. Yang digratiskan hanyalah biaya administrasi, sedangkan kebutuhan pendidikan lainnya tetap menjadi beban orang tua.
Permasalahan ini kerap menimbulkan konflik antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Pemerintah dan pemimpin daerah yang menjanjikan sekolah gratis perlu lebih transparan dalam menyampaikan apa yang dimaksud dengan “gratis.” Jika janji tersebut tidak direalisasikan sepenuhnya, kepercayaan masyarakat akan tergerus.
Untuk mewujudkan pendidikan gratis yang lebih merata, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang komprehensif. Pendidikan dasar harus benar-benar bebas biaya agar semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.
Pemerintah juga dapat memberikan bantuan personal kepada siswa miskin, seperti program beasiswa siswa miskin yang mencakup biaya pendidikan, transportasi, seragam, dan uang saku. Selain itu, program bantuan siswa miskin (BSM) yang memberikan uang tunai kepada siswa dari keluarga tidak mampu harus terus dikembangkan. Donasi berupa buku, alat tulis, dan peralatan pendidikan lainnya juga dapat membantu meringankan beban orang tua.
Lebih jauh lagi, pemerintah harus memastikan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Pengelolaan yang buruk hanya akan memperbesar kesenjangan dan menyulitkan siswa dari keluarga miskin.
Program beasiswa prestasi yang diberikan kepada siswa kurang mampu dengan capaian akademik tinggi juga dapat menjadi motivasi untuk terus belajar. Kebijakan pendidikan semacam ini harus dirancang dengan pendekatan jangka panjang agar dampaknya dapat dirasakan generasi mendatang.
Namun, tantangan utama tetap ada pada implementasi kebijakan. Kata “gratis” dalam pendidikan seharusnya mencakup seluruh kebutuhan dasar, mulai dari seragam, buku, hingga fasilitas sekolah. Pemerintah perlu mengidentifikasi celah dalam pembiayaan yang masih mengharuskan orang tua mengeluarkan uang.
Misalnya, biaya kegiatan ekstrakurikuler atau praktik lapangan yang sering kali menjadi pengeluaran tambahan, tentu ini memberatkan bagi orang tua. Sosialisasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat juga sangat penting agar tidak terjadi salah paham yang merugikan kedua belah pihak.
Selain itu, penyelenggaraan pendidikan gratis harus diimbangi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum. Tanpa perbaikan ekonomi, upaya menyediakan pendidikan gratis akan sulit terwujud.
Perlu ada sinergi antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan, seperti melalui donasi, relawan pengajar, atau kemitraan dengan lembaga pendidikan.
Kebijakan pendidikan tidak hanya bertujuan mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Sekolah gratis bukan berarti pendidikan murahan. Sebaliknya, kualitas harus tetap menjadi prioritas.
Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah yang menyediakan layanan gratis tetap memiliki fasilitas yang memadai, guru berkualitas, dan kurikulum yang relevan. Dengan demikian, siswa dari keluarga kurang mampu pun dapat bersaing secara setara di dunia kerja maupun pendidikan lanjut.
Sekolah gratis bukan sekadar janji. Ini adalah harapan bagi jutaan anak Indonesia yang ingin menggapai masa depan lebih cerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pendidikan gratis benar-benar terjangkau oleh semua kalangan. Dengan langkah nyata dan dukungan dari berbagai pihak, mimpi pendidikan untuk semua bisa menjadi kenyataan.
Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, dan memastikan akses pendidikan yang setara adalah investasi terbaik untuk masa depan Indonesia. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, Indonesia dapat membangun generasi penerus yang lebih kuat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global.
Penulis : Hikma / Prodi PGSD / Universitas Dharmas Indonesia
Editor : Anisa Putri
