Mahasiswa KKN MBKM FISIP UNRI memasang stand banner administrasi di Kampung Tanjung Kuras untuk mempercepat pelayanan publik dan menerapkan prinsip good governance. Program ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa lain.
Siak, Sorotnesia.com – Untuk mewujudkan good governance di tingkat desa, mahasiswa KKN MBKM FISIP Universitas Riau (UNRI) menjalankan program optimalisasi pelayanan publik melalui pemasangan stand banner administrasi di Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Program yang digelar pada 1 November 2024 ini bertujuan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terkait persyaratan administrasi di kantor desa.
Dengan adanya banner ini, masyarakat kini dapat melihat langsung alur dan syarat yang dibutuhkan dalam mengurus administrasi seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga perizinan usaha. Penggunaan media visual ini dianggap sebagai solusi praktis untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap prosedur administratif, sekaligus mengurangi antrean panjang dan kebingungan di kantor desa.
Ketua kelompok KKN, Muhammad Nelwan Wahyuda Subekti, menyampaikan bahwa tujuan utama pemasangan banner ini adalah memberikan panduan yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, sehingga proses administrasi bisa berjalan lebih cepat.
“Banner ini kami desain sederhana namun lengkap, agar masyarakat mudah mengakses informasi tanpa harus menanyakan langsung ke petugas,” ungkap Nelwan.
Pemasangan stand banner ini tak hanya mendapatkan sambutan positif dari perangkat desa, tetapi juga apresiasi dari warga. Salah satu warga menuturkan, “Dengan banner ini, saya jadi paham apa yang perlu disiapkan sebelum datang ke kantor desa. Ini sangat membantu.”
Respon positif semacam ini menunjukkan bahwa penyediaan media informasi yang mudah diakses dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Dalam konteks penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, desa sebagai ujung tombak birokrasi memiliki peran strategis untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dengan dukungan mahasiswa, pemerintah desa mampu menyelaraskan kebutuhan warga dan menyediakan akses informasi yang lebih terbuka.
Program ini juga memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara mahasiswa KKN, pemerintah desa, dan masyarakat dapat memberikan manfaat langsung. “Kami berharap langkah kecil ini dapat menjadi inspirasi bagi desa lain untuk menerapkan pendekatan serupa,” tambah Nelwan.
Lebih jauh, mahasiswa berharap sinergi ini tidak hanya memudahkan proses administrasi, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pelayanan publik di tingkat desa diharapkan semakin optimal.
Inisiatif ini juga menjadi contoh nyata kontribusi pemuda dalam mendukung reformasi birokrasi di daerah, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Penulis : Tim KKN MBKM FISIP UNRI Kampung Tanjung Kuras
Editor : Anisa Putri
