Ketahanan pangan kembali menjadi agenda strategis pemerintah melalui berbagai program peningkatan produksi pertanian. Salah satu kebijakan yang saat ini mendapat perhatian besar adalah Program Cetak Sawah Nasional yang bertujuan memperluas areal tanam guna mendukung target swasembada pangan. Logika yang mendasari kebijakan ini relatif sederhana: semakin luas lahan sawah yang tersedia, semakin besar pula potensi produksi beras yang dapat dihasilkan.
Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan nasional, peningkatan kapasitas produksi memang menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah keberhasilan pembangunan pertanian cukup diukur melalui bertambahnya luas lahan dan meningkatnya hasil panen semata?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan jika dilihat dari perspektif positivisme yang selama ini banyak memengaruhi perumusan kebijakan pembangunan. Positivisme menempatkan fakta yang dapat diukur, dihitung, dan diverifikasi sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Dalam sektor pertanian, pendekatan ini tercermin melalui penggunaan indikator kuantitatif seperti luas lahan, produktivitas per hektare, jumlah produksi gabah, hingga capaian target swasembada sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.
Melalui kacamata positivisme, Program Cetak Sawah dipandang sebagai langkah rasional untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Keberhasilan program kemudian diukur berdasarkan jumlah hektare lahan baru yang berhasil dibuka dan kontribusinya terhadap peningkatan produksi beras. Data statistik menjadi instrumen utama untuk menilai efektivitas kebijakan.
Meski demikian, pendekatan yang terlalu bertumpu pada angka berpotensi menyederhanakan persoalan pertanian yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, melainkan juga melibatkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, hingga budaya masyarakat pedesaan. Kompleksitas tersebut sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam indikator kuantitatif yang digunakan pemerintah.
Sebagai contoh, pembukaan lahan sawah baru tidak selalu menjamin peningkatan produksi secara optimal. Karakteristik lahan yang berbeda-beda menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program. Lahan gambut, lahan marginal, maupun wilayah dengan keterbatasan sumber air memerlukan perlakuan khusus dan investasi yang tidak sedikit. Apabila aspek-aspek tersebut diabaikan, target perluasan lahan berpotensi tidak menghasilkan produktivitas sebagaimana yang diharapkan.
Selain itu, terdapat dimensi sosial yang kerap luput dari perhatian. Pengetahuan lokal yang dimiliki petani, pola pengelolaan lahan yang telah berkembang selama bertahun-tahun, serta kemampuan masyarakat beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat merupakan modal penting dalam pembangunan pertanian. Sayangnya, unsur-unsur tersebut sering kali berada di luar indikator keberhasilan yang berbasis angka.
Dominasi paradigma yang berorientasi pada produksi juga berisiko menempatkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas kedua. Padahal, produktivitas pertanian dalam jangka panjang sangat bergantung pada kualitas ekosistem yang menopangnya. Kerusakan tanah, menurunnya kesuburan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga terganggunya tata kelola air dapat menjadi konsekuensi apabila pembangunan pertanian hanya berfokus pada pencapaian target kuantitatif.
Karena itu, pembangunan pertanian memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Data dan indikator kuantitatif tetap penting sebagai dasar perencanaan kebijakan. Namun, angka tidak boleh menjadi satu-satunya acuan dalam menentukan keberhasilan. Kondisi agroekologis wilayah, pengalaman petani, kearifan lokal, serta daya dukung lingkungan perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan.
Target swasembada pangan sejatinya tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi beras dalam jangka pendek. Lebih dari itu, tujuan yang perlu dicapai adalah terbangunnya sistem pertanian yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Sistem semacam ini mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.
Program Cetak Sawah dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, keberhasilannya tidak cukup dinilai dari luas lahan yang tercetak atau besarnya produksi yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu menciptakan fondasi pertanian yang berkelanjutan sehingga kebutuhan pangan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Penulis : Dhea Novariza | Mahasiswa Magister Ilmu pertanian
Editor : Anisa Putri
