Nikah siri masih menjadi fenomena yang kerap ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini dilakukan dengan beragam alasan, mulai dari keterbatasan ekonomi, faktor budaya, hingga keinginan menghindari prosedur administrasi yang dianggap rumit. Di sebagian masyarakat, nikah siri dipandang cukup karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama. Namun, di luar aspek keagamaan tersebut, terdapat persoalan penting yang sering luput dari perhatian, yakni perlindungan hukum bagi istri dan anak.
Perkawinan bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat. Karena itu, negara mewajibkan adanya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap hubungan tersebut. Pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi anggota keluarga ketika menghadapi berbagai persoalan di kemudian hari.
Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, pencatatan perkawinan memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak. Dengan adanya dokumen resmi berupa akta nikah, status hukum keluarga menjadi jelas dan hak-hak yang melekat di dalamnya dapat terlindungi secara lebih optimal.
Sejumlah ahli hukum keluarga juga menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan preventif yang sangat penting. Melalui pencatatan, negara memiliki dasar hukum untuk menjamin hak-hak anggota keluarga apabila muncul konflik, sengketa, atau peristiwa hukum lainnya. Tanpa pencatatan yang sah, posisi hukum pihak yang paling rentan, khususnya perempuan dan anak, sering kali menjadi lemah.
Persoalan tersebut biasanya mulai terlihat ketika rumah tangga menghadapi masalah. Saat terjadi perceraian, misalnya, istri dari perkawinan siri kerap mengalami kesulitan untuk menuntut hak nafkah, hak atas harta bersama, maupun bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak adanya bukti perkawinan yang diakui negara membuat proses pembuktian menjadi lebih rumit. Dalam sejumlah kasus, perempuan harus menempuh prosedur hukum tambahan yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit.
Dampak yang lebih besar sering kali dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan siri. Meskipun berbagai regulasi terus berkembang untuk memberikan perlindungan kepada anak, kenyataannya masih terdapat kendala administratif yang dapat muncul akibat tidak adanya pencatatan perkawinan orang tua. Kendala tersebut dapat berkaitan dengan pengurusan dokumen kependudukan, administrasi pendidikan, layanan publik, hingga persoalan yang menyangkut hak waris dan pengakuan hubungan keperdataan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang keagamaan. Keabsahan agama memang menjadi aspek yang penting bagi umat beragama, tetapi kehidupan keluarga modern juga membutuhkan kepastian hukum. Kedua aspek tersebut seharusnya berjalan beriringan agar keluarga memperoleh perlindungan yang utuh, baik secara moral, sosial, maupun hukum.
Menurut saya, nikah siri sebaiknya tidak dijadikan pilihan utama dalam membangun rumah tangga. Banyak pasangan yang hanya mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan dari perspektif agama, sementara konsekuensi hukum yang mungkin muncul di masa depan kurang diperhitungkan. Padahal, rumah tangga yang kokoh tidak hanya dibangun atas dasar komitmen dan cinta, tetapi juga membutuhkan jaminan perlindungan terhadap hak setiap anggota keluarga.
Kesadaran mengenai pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus ditingkatkan. Edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan agar publik memahami bahwa pencatatan bukan sekadar formalitas administratif. Langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan nyata yang dapat mencegah munculnya berbagai persoalan hukum di kemudian hari.
Pemerintah, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pemahaman tersebut. Semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya pencatatan perkawinan, semakin besar pula peluang terciptanya keluarga yang terlindungi secara hukum. Pada saat yang sama, hak-hak istri dan anak dapat terjamin dengan lebih baik sehingga mereka tidak menjadi pihak yang menanggung risiko akibat keputusan yang diambil orang tua.
Perkawinan idealnya tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga diakui oleh negara. Ketika kedua unsur tersebut terpenuhi, keluarga memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Perlindungan terhadap hak istri, hak anak, dan kepastian hukum keluarga bukanlah persoalan administratif semata, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang adil, aman, dan bermartabat.
Penulis : Muhamad Danu Suryadi / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Editor : Fadli AKbar
