Guru merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Perannya tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai, serta membimbing peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada sistem yang mampu mendukung pengembangan karier guru secara adil dan berkelanjutan. Sayangnya, perjalanan karier guru di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang mengurangi motivasi sekaligus menghambat peningkatan profesionalisme.
Persoalan tersebut terlihat dalam proses kenaikan jabatan fungsional, kenaikan pangkat, hingga sertifikasi yang masih dipenuhi prosedur administratif berbelit. Di sisi lain, terdapat kesenjangan perlakuan antara guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer, ditambah belum meratanya akses pelatihan di berbagai daerah. Akibatnya, banyak guru kesulitan mengembangkan kompetensinya secara optimal.
Dampak kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh guru yang sedang mengajar, tetapi juga memengaruhi generasi muda yang bercita-cita menjadi pendidik. Ketika profesi guru dipandang memiliki kesejahteraan rendah, jenjang karier yang tidak pasti, dan penghargaan yang minim, minat lulusan terbaik untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan perlahan menurun. Jika keadaan ini terus berlangsung, regenerasi tenaga pendidik berkualitas akan semakin sulit diwujudkan.
Persoalan tersebut tidak terlepas dari penerapan otonomi daerah. Perbedaan kemampuan anggaran dan kebijakan setiap daerah menyebabkan kesempatan pengembangan karier guru menjadi tidak merata. Guru di perkotaan umumnya lebih mudah mengikuti pelatihan, seminar, maupun sertifikasi profesional. Sebaliknya, guru di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih menghadapi keterbatasan fasilitas, informasi, dan dukungan anggaran. Ketimpangan ini memperlebar kesenjangan mutu pendidikan sekaligus menyulitkan pemerintah membangun standar profesional guru yang setara di seluruh Indonesia.
Masalah yang paling nyata adalah rendahnya kesejahteraan guru honorer. Hingga kini masih banyak guru honorer menerima penghasilan yang belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Tidak sedikit yang harus mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut membuat waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran justru tersita demi memenuhi kebutuhan ekonomi.
Selain persoalan pendapatan, guru honorer juga menghadapi ketidakpastian status kepegawaian dan terbatasnya akses terhadap program pengembangan profesi. Kesempatan mengikuti pelatihan maupun memperoleh promosi jabatan sering kali lebih kecil dibandingkan guru ASN. Padahal, tanggung jawab mereka di ruang kelas tidak berbeda. Ketimpangan ini perlahan menurunkan motivasi kerja dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik.
Hambatan berikutnya muncul dalam sistem penilaian kinerja. Proses kenaikan pangkat dan jabatan fungsional masih lebih banyak bertumpu pada kelengkapan administrasi dibandingkan kualitas pembelajaran di kelas. Guru yang mampu menghadirkan inovasi dan meningkatkan prestasi peserta didik belum tentu memperoleh penghargaan yang setimpal. Sebaliknya, kemampuan mengelola dokumen administrasi sering kali menjadi faktor yang lebih menentukan. Situasi ini melemahkan budaya profesional karena prestasi nyata belum menjadi dasar utama dalam pengembangan karier.
Realitas tersebut turut memengaruhi pandangan mahasiswa program pendidikan terhadap profesi guru. Saat menjalani praktik lapangan, mereka melihat langsung tantangan yang dihadapi para pendidik, mulai dari kesejahteraan yang belum memadai hingga jenjang karier yang tidak pasti. Gambaran tersebut membuat profesi guru dianggap kurang kompetitif dibandingkan pekerjaan lain yang menawarkan penghasilan dan prospek karier lebih jelas. Akibatnya, sebagian lulusan terbaik memilih bekerja di luar sektor pendidikan.
Karier guru yang tidak berkembang juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis pendidik. Guru yang merasa dihargai dan memiliki kepastian karier cenderung lebih kreatif, sabar, serta inovatif dalam mengajar. Sebaliknya, ketidakjelasan masa depan pekerjaan dapat memicu kelelahan emosional yang akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran.
Perbaikan harus dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui penghasilan yang layak, kepastian status kepegawaian, dan jaminan sosial yang setara dengan guru ASN. Pemerintah juga perlu memperluas akses pelatihan hingga ke daerah 3T, menyederhanakan prosedur kenaikan pangkat, serta memperbaiki sistem penilaian agar lebih berorientasi pada kompetensi, inovasi, dan hasil pembelajaran daripada sekadar kelengkapan administrasi.
Keberhasilan langkah tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, dan para guru. Profesi guru harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Ketika karier guru memperoleh kepastian, penghargaan, dan kesempatan berkembang secara adil, generasi muda akan kembali melihat profesi ini sebagai pilihan yang bermartabat sekaligus menjanjikan. Dari sanalah kualitas pendidikan Indonesia dapat terus ditingkatkan untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul.
Penulis : Dhea Audia Firdaus (202510040110004) | Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor : Anisa Putri
