Pendidikan di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Berdasarkan Data BPS

- Redaksi

Kamis, 19 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi foto/pexels.com

Ilustrasi foto/pexels.com

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa, termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan, program, dan alokasi anggaran telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Meski demikian, tantangan besar masih menghambat tercapainya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.

Berdasarkan laporan Statistik Pendidikan 2024 dari BPS, jumlah peserta didik di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 mencapai 53,14 juta siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK. Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat SMP tercatat sebesar 64,36%, sementara APK SMA/SMK berada di angka 43,04%.

Meski angka-angka ini menunjukkan kemajuan, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia masih tertinggal dalam pemerataan akses pendidikan, terutama pada jenjang menengah atas.

Hal ini menjadi krusial, mengingat pendidikan pada tingkat tersebut diperlukan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan dalam menghadapi tuntutan dunia kerja global.

Baca Juga :  Hari Guru dan Transformasi Pendidikan: Menuju Kurikulum Deep Learning

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2024 meningkat menjadi 75,02, mengalami pertumbuhan 0,85% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan angka melek huruf. Namun, kesenjangan antarprovinsi dalam IPM masih menjadi isu serius.

Provinsi seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah terpencil, masih perlu ditingkatkan.

Salah satu tantangan utama pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan akses antarwilayah. Di daerah terpencil, masalah seperti keterbatasan infrastruktur, jumlah guru yang minim, serta fasilitas pendidikan yang kurang memadai masih menjadi hambatan besar. Akibatnya, angka partisipasi sekolah untuk anak usia 16-18 tahun di pedesaan lebih rendah dibandingkan anak-anak di perkotaan.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penghalang. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, memaksa mereka untuk bekerja demi membantu pendapatan keluarga.

Baca Juga :  Fenomena Banyaknya Artis yang Maju dalam Pemilu: Bukti Gagalnya Pengkaderan Partai?

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan operasional sekolah, dan pembangunan sekolah di daerah tertinggal. Meski demikian, efektivitas program-program ini harus terus diawasi dan dievaluasi untuk memastikan hasil yang optimal.

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga menjadi solusi yang perlu diprioritaskan. Pandemi COVID-19 telah menggarisbawahi pentingnya akses internet dan perangkat teknologi dalam mendukung pembelajaran daring. Pemerintah harus mempercepat pemerataan infrastruktur digital, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, tetapi tantangan berupa kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih membutuhkan perhatian serius. Dengan memanfaatkan data dari BPS sebagai dasar kebijakan, pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

Melalui langkah-langkah strategis, pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan individu yang berkualitas sekaligus mendukung pembangunan negara secara keseluruhan.

Penulis : Iyadh Adam Maulana

Editor : Anisa Putri

Follow WhatsApp Channel sorotnesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketimpangan Hukum di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas
Negara dan Kegagalan Menjamin Hak atas Pangan Aman
Ketimpangan Hukum di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas Penegakan Keadilan
Makanan Bergizi Gratis: Antara Hak Anak dan Kewajiban Negara
Hak Asasi Manusia: Nyata atau Sekadar Slogan?
Ketika Hukum Tidak Berpihak pada Masyarakat Kecil
Patriarki Bukan Tradisi, Melainkan Hambatan Kemajuan
Setahun Kenaikan Pajak: Menakar Keadilan Fiskal dan Tantangan Hukum di Baliknya

Berita Terkait

Selasa, 28 Oktober 2025 - 17:49 WIB

Ketimpangan Hukum di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas

Selasa, 28 Oktober 2025 - 09:16 WIB

Negara dan Kegagalan Menjamin Hak atas Pangan Aman

Selasa, 28 Oktober 2025 - 08:53 WIB

Ketimpangan Hukum di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas Penegakan Keadilan

Senin, 27 Oktober 2025 - 21:28 WIB

Makanan Bergizi Gratis: Antara Hak Anak dan Kewajiban Negara

Senin, 27 Oktober 2025 - 18:16 WIB

Hak Asasi Manusia: Nyata atau Sekadar Slogan?

Berita Terbaru

Opini

Negara dan Kegagalan Menjamin Hak atas Pangan Aman

Selasa, 28 Okt 2025 - 09:16 WIB

Opini

Hak Asasi Manusia: Nyata atau Sekadar Slogan?

Senin, 27 Okt 2025 - 18:16 WIB