Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah menjadi landasan utama penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia selama lebih dari dua dekade. Regulasi ini dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur ketika terjadi kegagalan pembayaran utang. Dalam kerangka normatif, undang-undang tersebut dirancang untuk menjamin keseimbangan kepentingan para pihak sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat.
Namun setelah lebih dari 20 tahun diberlakukan, muncul pertanyaan yang semakin relevan untuk dijawab. Apakah mekanisme kepailitan yang sama dapat diterapkan secara efektif terhadap seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
Pertanyaan tersebut penting mengingat struktur dunia usaha Indonesia didominasi oleh UMKM. Karakteristik, kapasitas keuangan, serta tata kelola usaha skala mikro dan kecil sangat berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya hukum, keuangan, dan manajemen yang lebih kuat. Ketika satu aturan diterapkan secara seragam kepada kelompok usaha yang memiliki kondisi berbeda, keadilan substantif justru berpotensi tidak tercapai.
Secara hukum, UMKM memang memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan PKPU maupun kepailitan. Undang-undang mengatur bahwa debitur yang memiliki sedikitnya dua kreditur dan memiliki utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih dapat mengajukan permohonan tersebut. Ketentuan ini mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Akan tetapi, kesetaraan formal tidak selalu menghasilkan keadilan yang nyata. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM menghadapi hambatan besar ketika harus berhadapan dengan mekanisme kepailitan yang berlaku saat ini. Sistem yang dirancang untuk menangani persoalan perusahaan berskala besar sering kali terlalu kompleks dan mahal bagi usaha kecil yang modalnya terbatas.
Salah satu persoalan utama terletak pada aspek prosedural. Pengajuan PKPU maupun kepailitan membutuhkan berbagai dokumen administratif yang lengkap, mulai dari data kreditur, rincian aset dan kewajiban, hingga laporan keuangan yang memadai. Persyaratan tersebut mungkin dapat dipenuhi oleh perusahaan besar yang memiliki divisi keuangan dan tim hukum internal. Namun bagi sebagian besar UMKM, kondisi tersebut jauh dari kenyataan.
Masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha dengan sistem pembukuan sederhana. Bahkan tidak sedikit yang mengelola keuangan usaha dan rumah tangga secara bersamaan. Ketika menghadapi persoalan utang, mereka sering kali kesulitan menyediakan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses hukum.
Persoalan berikutnya adalah biaya. Proses kepailitan maupun PKPU memerlukan pengeluaran yang tidak sedikit, mulai dari biaya perkara, jasa penasihat hukum, hingga biaya kurator dan pengurus. Dalam banyak kasus, nilai utang yang disengketakan oleh UMKM justru lebih kecil dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani proses hukum tersebut.
Situasi ini menciptakan paradoks. Mekanisme yang seharusnya menjadi sarana penyelesaian masalah keuangan justru tidak dapat diakses oleh kelompok usaha yang paling membutuhkan perlindungan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM memilih menutup usaha atau menyelesaikan persoalan secara informal meskipun langkah tersebut sering kali tidak memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh debitur. Kreditur juga menghadapi persoalan serupa. Dalam sejumlah kasus, kreditur enggan menempuh jalur hukum karena biaya dan waktu yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai tagihan yang ingin dipulihkan. Akibatnya, sengketa utang-piutang berpotensi berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memadai.
Di sisi lain, sistem yang terlalu rumit juga dapat membuka ruang penyalahgunaan. Debitur yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan panjangnya proses hukum untuk menunda pembayaran kewajiban. Sebaliknya, pelaku UMKM yang sebenarnya masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar secara bertahap justru kehilangan kesempatan untuk bertahan karena terjebak dalam mekanisme yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka.
Padahal, filosofi dasar hukum kepailitan tidak semata-mata bertujuan melakukan likuidasi aset debitur. Hukum kepailitan juga berfungsi memberikan kesempatan bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha untuk melakukan restrukturisasi dan pemulihan usaha. Tujuan ini menjadi sangat penting dalam konteks UMKM yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki diversifikasi aset dan sumber pendapatan, keberlangsungan UMKM sangat bergantung pada aktivitas operasional sehari-hari. Ketika usaha berhenti beroperasi selama beberapa bulan akibat tekanan finansial dan proses hukum yang panjang, peluang untuk bangkit kembali menjadi semakin kecil. Dalam banyak kasus, kehilangan untuk bangkit kembali menjadi semakin kecil. Dalam banyak kasus, kehilangan pelanggan dan arus kas justru menjadi faktor yang mempercepat kegagalan usaha.
Sejumlah negara telah menyadari persoalan tersebut dan melakukan reformasi sistem kepailitan. Malaysia dan Singapura, misalnya, mengembangkan mekanisme restrukturisasi utang yang lebih sederhana bagi usaha kecil. Prosedurnya dirancang lebih cepat, biaya lebih terjangkau, dan persyaratan administratif disesuaikan dengan kapasitas pelaku usaha. Pendekatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan keadilan yang sama.
Indonesia memiliki alasan yang lebih kuat untuk mempertimbangkan langkah serupa. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99 persen unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Sektor ini juga menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.
Angka tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan UMKM bukan sekadar persoalan bisnis individual. Ketika ribuan UMKM mengalami kesulitan keuangan tanpa akses terhadap mekanisme penyelamatan yang efektif, dampaknya dapat meluas pada penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat, hingga stabilitas ekonomi daerah.
Karena itu, kebutuhan akan regulasi kepailitan yang lebih adaptif semakin layak dipertimbangkan. Indonesia tidak harus membentuk sistem yang sepenuhnya terpisah dari Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini. Namun setidaknya dapat dirancang skema khusus bagi UMKM dengan prosedur yang lebih sederhana, batas waktu penyelesaian yang lebih singkat, serta biaya yang lebih terjangkau.
Regulasi tersebut juga dapat mengakomodasi mekanisme restrukturisasi utang yang lebih fleksibel sebelum proses kepailitan dilakukan. Pendekatan ini akan memberikan ruang bagi pelaku usaha yang masih memiliki prospek bisnis untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa harus kehilangan seluruh aset atau menghentikan operasional usaha.
Yang perlu dipahami, gagasan mengenai hukum pailit khusus UMKM bukanlah upaya memberikan keistimewaan kepada debitur. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih proporsional sesuai dengan kapasitas dan karakteristik pelaku usaha. Kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum, sementara debitur yang beritikad baik memiliki kesempatan untuk melakukan pemulihan usaha secara lebih realistis.
Keadilan dalam hukum tidak selalu berarti memperlakukan semua pihak dengan cara yang sama. Keadilan juga menuntut kemampuan hukum untuk memahami perbedaan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks kepailitan, pendekatan yang proporsional justru dapat menghasilkan perlindungan yang lebih efektif bagi seluruh pihak.
Sudah saatnya diskursus mengenai reformasi hukum kepailitan Indonesia tidak hanya berfokus pada perusahaan besar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan jutaan pelaku UMKM yang menjadi fondasi perekonomian nasional. Ketika hukum mampu menyesuaikan diri dengan realitas dunia usaha, mekanisme kepailitan tidak lagi dipandang sebagai akhir dari sebuah usaha, melainkan sebagai instrumen pemulihan yang memberi kesempatan kedua bagi mereka yang masih memiliki peluang untuk bangkit.
Penulis : Ferlanda | Mahasiswa Fakultas Hukum | Universitas Bangka Belitung
Editor : Anisa Putri
