Enrique Justine Sun Kutuk Dugaan Diskriminasi terhadap Calon Paskibraka Nasional Asal Makassar

- Redaksi

Senin, 25 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Tokoh muda Tionghoa sekaligus aktivis kepemudaan, Enrique Justine Sun. Doc. Istimewa

Foto Tokoh muda Tionghoa sekaligus aktivis kepemudaan, Enrique Justine Sun. Doc. Istimewa

Makassar, Sorotnesia.com – Tokoh muda Tionghoa sekaligus aktivis kepemudaan, Enrique Justine Sun, mengutuk keras dugaan tindakan diskriminasi dan rasisme yang dialami Cathlyn, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional asal Makassar, Sulawesi Selatan. Dugaan pengguguran yang dikaitkan dengan latar belakang etnis dinilai mencederai semangat keberagaman dan persatuan bangsa.

Menurut Enrique, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalan itu bukan sekadar polemik dalam proses seleksi Paskibraka Nasional. Ia menilai, kasus tersebut menjadi cerminan kegagalan negara dalam menjamin kesetaraan hak warga negara tanpa membedakan suku maupun ras.

“Ini bukan masalah kecil. Jika benar ada unsur diskriminasi rasial dalam proses seleksi calon Paskibraka Nasional, maka ini adalah penghinaan terhadap nilai Pancasila dan pengkhianatan terhadap semangat Bhineka Tunggal Ika. Kami mengutuk keras segala bentuk rasisme yang masih terjadi di negeri ini,” kata Enrique dalam keterangannya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada anak bangsa yang diperlakukan berbeda hanya karena memiliki latar belakang etnis tertentu. Menurut dia, Indonesia dibangun atas prinsip kebersamaan dan keberagaman, bukan dominasi kelompok tertentu.

Baca Juga :  Kakesbangpol Buka Musda VI LDII Trenggalek, Apresiasi Peran Ormas Islam dalam Pembangunan Daerah

“Cukup tindakan diskriminasi etnis terjadi di era gelap masa lalu. Indonesia hari ini harus berdiri sebagai bangsa yang adil, setara, dan menghormati keberagaman. Jangan biarkan generasi muda kehilangan masa depan hanya karena perbedaan identitas dan latar belakang,” ujarnya.

Enrique menilai, dugaan diskriminasi rasial dalam proses seleksi nasional berpotensi menimbulkan luka sosial di tengah masyarakat apabila tidak segera ditangani secara terbuka dan transparan. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan menyelidiki persoalan tersebut.

Ia meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), kementerian terkait, hingga Presiden Republik Indonesia mengambil langkah konkret guna memastikan proses seleksi berjalan adil dan bebas diskriminasi.

“Kami meminta Pemerintah Pusat untuk tidak tutup mata. Jangan sampai publik menilai negara lemah terhadap praktik diskriminasi dan rasisme. Harus ada investigasi terbuka, transparan, dan independen agar kebenaran dapat diungkap secara jelas,” tutur Enrique.

Lebih lanjut, Enrique menegaskan bahwa generasi muda membutuhkan ruang yang adil untuk berkembang dan berprestasi. Ia mengingatkan, pembiaran terhadap dugaan tindakan rasis hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Baca Juga :  Mahasiswa KKN UNS Dorong Kreativitas Kuliner Lewat Gimbab Tempe

“Kalau benar seorang anak bangsa digugurkan karena identitas etnisnya, maka itu adalah kemunduran besar bagi Indonesia. Negara harus hadir, bukan diam. Pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh proses seleksi nasional bebas dari diskriminasi dalam bentuk apa pun,” katanya.

Kasus ini, lanjut Enrique, seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen nasional terhadap nilai persatuan dan toleransi. Ia berharap seluruh pihak dapat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bukan sumber perpecahan.

Menurut dia, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dijaga dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam proses seleksi yang melibatkan generasi muda.

“Perbedaan bukan ancaman bagi bangsa ini. Justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Jangan biarkan rasisme hidup di negeri yang dibangun atas semangat persaudaraan,” ucap Enrique menutup pernyataannya.

Dugaan kasus ini kini menjadi perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap pentingnya transparansi dalam proses seleksi Paskibraka Nasional. Sejumlah pihak berharap polemik tersebut dapat diselesaikan secara objektif agar tidak memicu keresahan sosial yang lebih luas.

Penulis : Erik Pratama

Editor : Fadli Akbar

Follow WhatsApp Channel sorotnesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rajut Kebersamaan Waisak 2026, Bimas Buddha, PERGABI, dan GEMABUDHI Sulsel Dorong Kreativitas Anak Asuh Yayasan Ratanajoti Mawang
Harmoni Waisak 2026, GEMABUDHI Sulsel dan Tokoh Lintas Lembaga Tanam 45 Pohon di Gowa
Dialog Kebangsaan GEMABUDHI Sulsel Tekankan Aktualisasi Nilai Waisak dan Pancasila demi Keutuhan NKRI
Semangat Vesak 2026, DPD GEMABUDHI Sulsel Bagikan 50 Snack Box kepada Masyarakat Makassar
GEMABUDHI Sulsel Gelar Dialog Kebangsaan, Andre Prasetyo Tanta Resmi Jadi Dewan Kehormatan
Semangat Waisak 2570, PERMABUDHI Sulsel Gelar Donor Darah Kemanusiaan di Vihara Sasanadipa
Ponpes Al Ubaidah Jadi Tuan Rumah Penutupan Safari Ramadan Pemkab Nganjuk
Rapimnas 2026, LDII Siapkan Munas dan Selaraskan Program dengan Asta Cita

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 17:53 WIB

Rajut Kebersamaan Waisak 2026, Bimas Buddha, PERGABI, dan GEMABUDHI Sulsel Dorong Kreativitas Anak Asuh Yayasan Ratanajoti Mawang

Sabtu, 30 Mei 2026 - 11:30 WIB

Harmoni Waisak 2026, GEMABUDHI Sulsel dan Tokoh Lintas Lembaga Tanam 45 Pohon di Gowa

Jumat, 29 Mei 2026 - 21:56 WIB

Dialog Kebangsaan GEMABUDHI Sulsel Tekankan Aktualisasi Nilai Waisak dan Pancasila demi Keutuhan NKRI

Jumat, 29 Mei 2026 - 21:38 WIB

Semangat Vesak 2026, DPD GEMABUDHI Sulsel Bagikan 50 Snack Box kepada Masyarakat Makassar

Jumat, 29 Mei 2026 - 20:59 WIB

GEMABUDHI Sulsel Gelar Dialog Kebangsaan, Andre Prasetyo Tanta Resmi Jadi Dewan Kehormatan

Berita Terbaru

Ilustrasi

Opini

Perlukah Indonesia Memiliki Hukum Pailit Khusus UMKM?

Sabtu, 6 Jun 2026 - 20:03 WIB