Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar mendorong perguruan tinggi aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui KKN. Mahasiswa diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dengan pendekatan ilmiah. Pemerintah menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
Jakarta, Sorotnesia.com – Pemerintah kembali menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa kampus harus menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan fungsi tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, 26 Juni 2025, Muhaimin menekankan bahwa mahasiswa, melalui KKN, dapat terlibat aktif dalam program-program konkret yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin di desa maupun wilayah tertinggal. Menurutnya, pelibatan mahasiswa tidak hanya memperkuat fungsi sosial kampus, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional menurunkan angka kemiskinan.
“Kampus memiliki kewajiban dalam pengabdian masyarakatnya melalui KKN untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan. Orkestrasi program KKN secara sistematis akan mempercepat penurunan angka kemiskinan,” ujar Muhaimin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan disiplin ilmu para mahasiswa. Artinya, setiap mahasiswa memiliki potensi kontribusi yang unik, tergantung pada bidang keahlian yang mereka pelajari selama kuliah.
“Dengan temuan-temuan ilmiahnya, mahasiswa harus menjadi bagian integral dalam upaya mengatasi kemiskinan. Ini bukan hanya bentuk pengabdian, tetapi juga aplikasi dari ilmu pengetahuan yang mereka miliki,” tambahnya.
Muhaimin juga mencontohkan langkah konkret yang tengah dilakukan, yakni menggandeng Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dan Universitas Udayana di Bali untuk mengarahkan kegiatan KKN mereka secara spesifik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia berharap, kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi universitas lain di seluruh Indonesia.
Lebih jauh lagi, Kemenko PMK kini tengah memperkuat orkestrasi lintas sektor demi menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026.
Salah satu instrumen kebijakan yang tengah disosialisasikan adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Melalui Inpres tersebut, seluruh lembaga pemerintah, termasuk kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah, diminta memperkuat sinergi. Kampus didorong untuk menjadi bagian penting dalam rantai solusi, karena dinilai memiliki sumber daya intelektual dan sosial yang mumpuni.
Di sisi lain, pendekatan melalui KKN dinilai sebagai langkah yang paling strategis. Tidak hanya menjembatani mahasiswa dengan realitas sosial masyarakat, KKN juga menjadi medium untuk menerjemahkan gagasan ilmiah ke dalam praktik langsung yang menyentuh akar persoalan.
“Kami ingin menciptakan ekosistem pemberdayaan yang efektif dan inklusif. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan, bukan hanya sekadar pelengkap dalam pembangunan,” tegas Muhaimin.
Ia juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya ini. Bagi Muhaimin, pengentasan kemiskinan bukan semata tugas pemerintah, tetapi kerja bersama yang menuntut peran aktif berbagai unsur bangsa, termasuk generasi muda dan civitas akademika.
Namun, tantangan dalam pelaksanaan program ini juga tidak sedikit. Beberapa di antaranya adalah koordinasi antara kampus dan pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur di lokasi KKN, serta keterbatasan durasi program yang sering kali tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan desain program yang lebih adaptif dan berorientasi pada dampak jangka panjang.
Di sisi lain, program ini juga membuka peluang besar untuk membangun jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan nyata masyarakat. KKN bisa menjadi wadah pembelajaran sosial yang luar biasa bagi mahasiswa, sekaligus menghadirkan solusi kreatif dan aplikatif untuk mengatasi masalah struktural di masyarakat.
Dengan semakin diperluasnya cakupan dan integrasi program KKN ke dalam strategi nasional pengentasan kemiskinan, diharapkan upaya ini akan menghasilkan dampak yang lebih luas dan merata.
Pemerintah berharap kampus-kampus di seluruh Indonesia segera menyelaraskan program KKN mereka agar tidak hanya bersifat formalitas, melainkan membawa kontribusi nyata bagi masyarakat miskin.
