Partai politik adalah elemen yang tak asing dalam sistem demokrasi, karena ia merupakan salah satu pilar utama yang menopang pemerintahan. Keberadaannya sering kali menjadi bahan perdebatan. Apakah partai politik semata-mata berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan menjalankan pemerintahan secara demokratis, ataukah ia lebih menjadi ajang perebutan kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu? Partai politik memiliki peran yang sangat vital dalam menyatukan pemerintah dan rakyat.
Partai politik aktif dalam mencari, melatih, dan mengajukan calon-calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Partai politik yang berhasil memenangkan pemilu tentu akan memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai saluran bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah. Bagi partai yang berada di luar pemerintahan, peran pengawasan terhadap kinerja pemerintah menjadi sangat penting.
Secara umum, partai politik dapat dianggap sebagai pilar demokrasi karena melalui partai politik, suara rakyat dapat didengar dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Pemilu yang dilaksanakan secara berkala memungkinkan adanya pergantian kekuasaan secara damai, dan persaingan antar partai politik dapat mendorong lahirnya ide-ide baru yang inovatif untuk pembangunan negara.
Namun, di balik fungsi ideal partai politik, sering kali kita temui kenyataan bahwa partai politik lebih fokus pada perebutan kekuasaan ketimbang menjalankan fungsi-fungsi demokrasi yang seharusnya. Mengapa politik sering dianggap hanya sebagai perebutan kekuasaan? Salah satu alasan utamanya adalah sifat dasar manusia yang cenderung menginginkan kekuasaan.
Kekuasaan memberikan seseorang kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, membuat keputusan, dan mengakses sumber daya yang besar. Sistem politik yang ada seringkali menciptakan insentif bagi individu dan kelompok untuk meraih kekuasaan. Posisi-posisi strategis dalam politik, seperti jabatan presiden, menteri, atau anggota parlemen, memberikan akses besar ke sumber daya dan pengaruh.
Persaingan antar partai politik yang ketat sering kali membuat mereka berusaha keras untuk memenangkan pemilu dan memperoleh kekuasaan. Dalam banyak kasus, partai politik mewakili kepentingan kelompok tertentu, seperti pengusaha, buruh, atau kelompok agama. Perebutan kekuasaan menjadi cara untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok ini.
Ketika kekuasaan menjadi prioritas utama, partai politik sering mengabaikan kepentingan rakyat, lebih mementingkan kepentingan internal partai dan kelompok pendukungnya. Perebutan kekuasaan yang tak sehat dapat memicu praktik korupsi, karena partai politik akan berusaha mendapatkan keuntungan finansial dari posisi kekuasaan yang mereka miliki.
Persaingan yang sangat ketat antar partai politik dapat menciptakan polarisasi politik yang dalam, sehingga masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Jika politik hanya dianggap sebagai ajang perebutan kekuasaan, prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat akan terabaikan.
Akibatnya, partai politik seringkali lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Hal ini dapat menghambat proses demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Kita dapat melihat contoh nyata dari kondisi ini dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024. Pada hari tersebut, rakyat Indonesia menyelenggarakan Pemilu yang melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), serta pemilu legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI.
Selain itu, pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota juga dilaksanakan serentak di seluruh daerah pada 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bahtiar, mengimbau kepada masyarakat agar menjadikan Pemilu ini sebagai momentum untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Bahtiar, pemilu seharusnya bukan hanya dipandang sebagai ajang kontestasi politik dan perebutan kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat rasa persatuan dari keberagaman bangsa Indonesia.
Namun, masih banyak partai politik yang lebih mengutamakan pencapaian kekuasaan daripada pengabdian kepada kepentingan rakyat. Untuk memenangkan Pemilu, partai politik memerlukan dana yang besar, sehingga tak jarang mereka bergantung pada dukungan finansial dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik.
Persaingan yang ketat ini mendorong partai politik untuk menggunakan segala cara, termasuk yang tidak etis, demi meraih kemenangan. Partai politik di Indonesia saat ini mengalami dinamika yang menarik. Salah satu peran yang lebih dominan adalah ketika partai politik lebih fokus pada perebutan kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal ini tercermin dari persaingan ketat dalam setiap pemilihan umum. Dalam upaya mencapai tujuan politiknya, partai politik sering membentuk koalisi dengan partai lain, yang seringkali bersifat pragmatis dan didorong oleh perhitungan politik jangka pendek.
Faktor-faktor yang memengaruhi dominasi peran partai politik antara lain adalah sistem kepartaian multipartai di Indonesia yang menyebabkan persaingan antar partai semakin ketat. Selain itu, struktur partai politik yang masih lemah dan belum terkonsolidasi dengan baik menjadikan partai-partai politik lebih rentan terhadap pengaruh eksternal.
Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga membuat partai politik lebih berfokus pada kepentingan jangka pendek. Dominasi partai politik dalam mesin politik dan birokrasi dapat melemahkan demokrasi, karena lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat.
Praktik korupsi sering muncul akibat adanya konflik kepentingan antara kepentingan partai politik dan kepentingan publik. Kebijakan publik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dapat memperlebar kesenjangan sosial.
Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melibatkan rakyat dalam proses pengawasan terhadap kekuasaan. Rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam menyadarkan penguasa yang menyimpang dari aturan kehidupan bersama. Rakyat harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah atau penguasa yang tidak adil.
Selain itu, reformasi dalam tubuh partai politik perlu dilakukan untuk memperkuat struktur internal dan meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat. Pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja partai politik juga diperlukan, baik dari lembaga negara maupun masyarakat sipil.
Pendidikan politik yang lebih baik harus diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi, serta mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik.
Sebagai kesimpulan, partai politik memang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pergeseran fungsi partai politik dari pilar demokrasi menjadi ajang perebutan kekuasaan. Untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik, perlu adanya upaya untuk memperbaiki sistem partai politik, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan memperkuat pengawasan terhadap kinerja partai politik. Pandangan bahwa politik adalah ajang perebutan kekuasaan memang memiliki dasar yang kuat.
Namun, dengan upaya bersama, kita dapat mengubah wajah politik menjadi lebih baik, di mana partai politik benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat dan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Peran partai politik yang lebih dominan sebagai mesin politik dan pengatur birokrasi memberikan dampak besar terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi partai politik dan penguatan demokrasi harus dilakukan untuk memperbaiki situasi ini.
Penulis : Azizah salsabilillah / Manajemen / Universitas Dharmas Indonesia
Editor : Anisa Putri
