Kementerian PANRB dan Komdigi memperkuat kolaborasi dalam percepatan transformasi digital pemerintah. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan integrasi teknologi dalam tata kelola birokrasi, memperbaiki regulasi SPBE, serta mendukung agenda digital dalam RPJMN 2025-2029. Menteri Komdigi menegaskan kesiapan untuk membangun ekosistem digital yang lebih terpadu dan berkelanjutan.
Jakarta, Sorotnesia.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat sinergi dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintah. Kedua kementerian menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mendukung efektivitas kebijakan digital nasional.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa percepatan transformasi birokrasi tidak dapat dilakukan secara terpisah. Ia menegaskan bahwa dukungan dari Komdigi sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Kementerian PANRB bertanggung jawab dalam transformasi tata kelola birokrasi, sementara Kementerian Komdigi berperan dalam penguatan infrastruktur dan teknologi digital yang mendukung kebijakan pemerintah,” ujar Rini usai pertemuan dengan Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid, di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan. Menurut Rini, Indonesia kini berada dalam fase “Bonus Momentum”, di mana transisi pemerintahan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjadi kesempatan strategis untuk mempercepat agenda digital nasional.
“Pergantian kepemimpinan merupakan momen penting dalam menyusun prioritas pembangunan. Transformasi digital harus masuk sebagai salah satu agenda utama dalam RPJMN guna memastikan keberlanjutan inovasi dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, revisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi langkah strategis dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi terkini. Rini menekankan bahwa perbaikan regulasi ini harus mendukung kebutuhan pembangunan dan meningkatkan efisiensi tata kelola digital pemerintah.
Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid, menyatakan bahwa peran Komdigi sebagai Chief Technology Officer pemerintah sangat penting dalam memastikan keberhasilan digitalisasi lintas sektor. Menurutnya, integrasi sistem digital antar kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
“Komdigi akan terus berkolaborasi dengan PANRB untuk mempercepat transformasi digital melalui pengembangan aplikasi dan penyediaan infrastruktur teknologi. Kami siap mendukung kementerian dan lembaga dalam menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi,” kata Meutya.
Berbagai inisiatif digitalisasi yang telah berjalan, seperti E-Katalog, Simbara, dan INA Digital, menjadi bukti nyata bahwa implementasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik. Meutya juga menegaskan bahwa koordinasi intensif antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan transformasi digital nasional.
“Ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden yang telah diamanatkan kepada kami. Kami akan terus melakukan persiapan dan komunikasi intensif untuk memastikan target digitalisasi dapat tercapai dalam waktu dekat,” tambahnya.
Dalam transformasi digital, setiap kementerian dan lembaga memiliki peran strategis. Tim Koordinasi SPBE Nasional (TKSN) yang telah dibentuk sejak 2018 terus mengawal implementasi kebijakan digital di seluruh sektor pemerintahan. Kolaborasi ini memastikan adanya integrasi data, aplikasi, dan infrastruktur yang mendukung sistem pemerintahan yang lebih user-centric.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Komdigi bertanggung jawab dalam membina pengembangan aplikasi dan penyediaan infrastruktur digital yang dapat digunakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Sinergi antar kementerian harus terus diperkuat agar transformasi digital dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga koordinasi yang kuat antara kebijakan dan pelaksanaannya,” ujar Rini menutup pernyataannya.
Penulis : Abdul Aziz
Editor : Anisa Putri
