Banyuwangi, Sorotnesia.com. 27 Juli 2026 – Digitalisasi usaha tidak selalu dimulai dari strategi pemasaran yang rumit. Bagi pelaku UMKM di Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, langkah awalnya dapat dimulai dari hal mendasar, seperti memiliki legalitas usaha, mengenal pemasaran digital, dan menyediakan pembayaran melalui QRIS.
Upaya tersebut dilakukan mahasiswa KKN Posko 43 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan UMKM di Balai Desa Sumberanyar, Senin (27/7/2026).
Kegiatan itu mempertemukan puluhan pelaku UMKM dengan sejumlah narasumber dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Materi yang diberikan diarahkan untuk membantu pelaku usaha memahami kebutuhan dasar dalam mengembangkan usaha di tengah perubahan pola transaksi dan pemasaran.
Tiga narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Muhammad Soleh Kurniawan dan Ika Nurjana dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, serta Sri Lestari, Kepala Bidang Usaha Mikro Diskop UMP Kabupaten Banyuwangi.
Materi disampaikan secara bertahap. Peserta diperkenalkan dengan konsep dasar UMKM, tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemasaran produk melalui kanal digital, serta penggunaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran non-tunai.
Bagi sebagian pelaku usaha desa, persoalan legalitas dan digitalisasi masih menjadi tantangan. Tidak semua pemilik usaha telah memiliki NIB. Sebagian lainnya juga masih mengandalkan transaksi tunai dan pemasaran secara langsung.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan KKN Posko 43 memilih digitalisasi UMKM sebagai bagian dari program mereka.
Koordinator Desa KKN Posko 43, Muh. Yusuf Ali Ahmadi, mengatakan masih terdapat UMKM di Sumberanyar yang belum tercatat secara resmi. Menurut dia, legalitas menjadi bagian penting agar pelaku usaha dapat memperoleh akses terhadap berbagai bentuk bantuan dan pembinaan pemerintah.
“Materi yang kita usung di sosialisasi kemarin adalah tentang legalitas UMKM melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu mengenai pemasaran digital agar UMKM mampu bersaing di era globalisasi, kemudian pembayaran digital atau yang lebih dikenal dengan QRIS,” ujar Ali.
Program tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan sosialisasi satu kali. Mahasiswa KKN Posko 43 juga berencana memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses pengurusan NIB, pemasaran melalui media digital, hingga penggunaan QRIS.
Pendampingan dinilai penting karena pemahaman mengenai teknologi tidak selalu cukup diperoleh melalui penyampaian materi. Pelaku usaha juga membutuhkan praktik dan arahan ketika mulai menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari.
Dari sisi pemerintah daerah, kegiatan tersebut dinilai membantu memperluas jangkauan pembinaan UMKM. Sri Lestari mengapresiasi keterlibatan mahasiswa KKN dalam mendampingi pelaku usaha di wilayah perdesaan.
“Kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah membantu tugas kami mendampingi UMKM hingga ke pelosok,” katanya.
Sri berharap pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha segera mengurus legalitasnya. Ia juga mendorong pelaku usaha yang masih menggunakan transaksi tunai untuk mulai mengenal QRIS.
Menurut dia, digitalisasi juga perlu menyentuh sisi pemasaran. Pelaku UMKM yang selama ini hanya mengandalkan penjualan secara langsung diharapkan mulai memanfaatkan internet untuk memperluas jangkauan pasar.
Ada tiga sasaran yang hendak didorong melalui program tersebut, yakni bertambahnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha, meningkatnya penggunaan QRIS, serta meluasnya pemasaran produk melalui platform digital.
Jika ketiga aspek tersebut dapat berkembang, produk UMKM Sumberanyar memiliki peluang untuk menjangkau konsumen di luar wilayah desa. Pemasaran digital membuka kemungkinan produk dikenal di tingkat yang lebih luas, termasuk hingga tingkat provinsi dan nasional.
Perangkat Desa Sumberanyar, Kusnul Maisaroh, menilai kegiatan tersebut relevan dengan kondisi pelaku UMKM di wilayahnya. Ia mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami digitalisasi.
“Kalau menurut saya bagus, soalnya ini sangat bermanfaat untuk UMKM yang ada di Sumberanyar. Karena saya tahu banyak UMKM yang di Sumberanyar itu belum mengerti soal digitalisasi,” ujar Kusnul.
Menurut Kusnul, kegiatan pendampingan semacam itu dapat memberikan dampak terhadap perkembangan usaha sekaligus perekonomian desa. Pengetahuan yang diperoleh pelaku UMKM diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan sosialisasi selesai.
“Penting. Karena pengaruh ke perkembangan UMKM di Sumberanyar. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini kan nanti bisa berkembang usahanya. Nanti bisa makin maju Sumberanyar,” katanya.
Manfaat kegiatan juga dirasakan peserta. Salah satunya Ibu Citra yang sebelumnya pernah menggunakan QRIS untuk mendukung transaksi usahanya. Namun, layanan tersebut tidak lagi digunakan setelah telepon selulernya mengalami masalah.
Sosialisasi yang dilakukan mahasiswa KKN membuat Citra kembali memahami penggunaan pembayaran digital tersebut. Ia pun berencana mengaktifkannya kembali setelah memiliki telepon seluler baru.
“Alhamdulillah, dari yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi lebih paham. Dulu saya pernah punya QRIS, tetapi karena handphone saya bermasalah akhirnya saya hapus. Kalau nanti sudah membeli handphone baru, insyaallah saya akan mengaktifkan kembali QRIS untuk usaha saya,” tuturnya.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa adopsi teknologi di kalangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan tersedianya fasilitas. Pengetahuan, pendampingan, dan keberlanjutan penggunaan juga menjadi bagian penting agar digitalisasi benar-benar diterapkan dalam aktivitas usaha.
Karena itu, Ali berharap program yang telah dimulai mahasiswa KKN Posko 43 dapat dilanjutkan setelah masa pengabdian mereka berakhir. Menurut dia, perubahan dalam pengelolaan UMKM membutuhkan proses dan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat.
“Harus ada timbal balik dari desa. Ketika kami sudah tidak mengabdi di sini, kami berharap program ini dapat diteruskan oleh pemerintah desa karena hasil dari proses digitalisasi UMKM tidak mungkin diperoleh secara instan,” ujar Ali.
Keberlanjutan menjadi tantangan berikutnya setelah sosialisasi dan pendampingan dilakukan. Pemerintah desa, dinas terkait, mahasiswa, dan pelaku UMKM perlu memiliki peran masing-masing agar pengetahuan yang telah diperoleh tidak berhenti sebagai materi pelatihan.
Bagi UMKM Sumberanyar, proses tersebut dapat dimulai dari langkah sederhana. Memiliki NIB memberikan dasar legalitas usaha, pemasaran digital membantu memperluas jangkauan konsumen, sedangkan QRIS menawarkan pilihan transaksi yang lebih sesuai dengan kebiasaan pembayaran masyarakat yang terus berubah.
Program KKN Posko 43 akhirnya tidak sekadar memperkenalkan teknologi kepada pelaku usaha. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya mendorong UMKM desa memahami pentingnya legalitas, pemasaran, dan sistem pembayaran digital secara bersamaan.
Transformasi tersebut tentu membutuhkan waktu. Namun, dari Balai Desa Sumberanyar, langkah awal telah dimulai dengan memperkenalkan pelaku usaha pada tiga kebutuhan penting: legalitas usaha, pemasaran digital, dan pembayaran QRIS. Keberlanjutan pendampingan akan menjadi penentu apakah pengetahuan tersebut dapat berkembang menjadi perubahan nyata bagi UMKM dan perekonomian desa.
Penulis : Kelompok KKN 43 UIN KHAS JEMBER DESA SUMBERANYAR
Editor : Intan Permata
